telusur.co.id - Partai Masyumi kembali menyuarakan sikap keras terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP). Kali ini, sorotan datang dari Ketua Dewan Pakar Partai Masyumi, Assoc. Prof. TB. Massa Djafar, yang menilai keanggotaan Indonesia dalam badan ad hoc bentukan negara tertentu itu mengandung risiko politik dan fiskal yang sangat besar.

TB. Massa Djafar menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus berani meninjau ulang bahkan mencabut keanggotaan Indonesia jika BoP terbukti hanya menjadi alat kepentingan politik Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kepentingan Zionis Israel.

“Jika badan perdamaian itu tidak memberikan jalan nyata bagi kemerdekaan Palestina yang berdaulat, tidak menampung aspirasi rakyat Palestina, dan hanya menjadi instrumen kepentingan politik tertentu, maka Presiden Indonesia harus berani mencabut keanggotaan Indonesia demi kehormatan bangsa,” tegas TB. Massa Djafar.

Menurutnya, kedaulatan Indonesia tidak boleh dikorbankan demi pragmatisme politik internasional. Ia juga mengingatkan bahwa konsep perdamaian yang sejati tidak bisa dibangun di atas penderitaan dan kuburan massal rakyat Palestina tanpa adanya pertanggungjawaban hukum dari pihak penjajah.

Selain aspek politik, Partai Masyumi juga menyoroti potensi beban fiskal besar yang harus ditanggung Indonesia sebagai anggota tetap Board of Peace. Badan tersebut mewajibkan kontribusi sebesar USD 1 miliar atau sekitar Rp17 triliun.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Masyumi, Samsuddin Dayan, SH., M.Si., menuntut akuntabilitas penuh atas penggunaan dana tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan itu harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat Palestina, bukan untuk agenda politik pihak tertentu.

“Masyumi meminta Presiden Prabowo memastikan bahwa dana USD 1 miliar itu digunakan murni untuk rekonstruksi Gaza dan disalurkan melalui jalur kemanusiaan yang sah, yakni National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), yang secara langsung mewakili rakyat Palestina tanpa intervensi politik,” ujar Samsuddin.

Ia juga menegaskan bahwa opsi pengunduran diri Indonesia dari Board of Peace harus dipertimbangkan secara serius jika syarat-syarat kedaulatan dan keadilan tersebut tidak disepakati oleh Amerika Serikat maupun Israel.

“Jika rekomendasi dan syarat kedaulatan ini tidak diterima, Indonesia perlu mempertimbangkan mundur dari keanggotaan BoP demi menjaga konsistensi dengan konstitusi,” katanya.

Dalam pernyataan resminya, Partai Masyumi menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemerintah RI. Pertama, Presiden diminta meninjau ulang dan berani mencabut keanggotaan Indonesia di BoP jika forum tersebut tidak memberikan jalan nyata bagi kemerdekaan Palestina. Kedua, pemerintah didesak memperkuat peran Aliansi Non-Blok, PBB, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), alih-alih mengandalkan badan ad hoc yang dinilai memiliki rekam jejak bias terhadap Israel.

Ketiga, Masyumi menegaskan bahwa bantuan USD 1 miliar harus disalurkan secara murni untuk rekonstruksi Gaza melalui NCAG tanpa intervensi politik. Keempat, Partai Masyumi menolak segala bentuk hubungan diplomatik dengan Israel selama kemerdekaan penuh Palestina belum terwujud sesuai batas wilayah 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Kelima, Masyumi mendorong pemerintah Indonesia untuk mendesak pengadilan kejahatan perang terhadap para pemimpin Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Menurut Masyumi, perdamaian tidak mungkin tercapai tanpa permintaan maaf dan pertanggungjawaban hukum.

Partai Masyumi menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berada di jalur konstitusi dan tidak terjebak dalam pragmatisme politik internasional.

“Perjuangan kemerdekaan Palestina adalah amanah suci. Partai Masyumi akan terus berdiri sebagai penjaga integritas nilai kemanusiaan dan konstitusi bangsa,” demikian penutup pernyataan resmi Masyumi. [ham]