telusur.co.id - Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, berjanji tidak akan merombak kebijakan fiskal telah dijalankan oleh mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

"Kami akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru, yang lama itu diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru. Saya tidak akan seperti itu pendekatannya,” kata Purbaya dalam konferensi pers, Senin (8/9/2025). 

Purbaya memastikan akan lebih mengoptimalkan sistem yang sudah ada dan mempercepat mesin yang berjalan.

Dia pun yakin tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi menjadi Menkeu, karena percaya diri sudah memiliki pengalaman yang memadai terkait fiskal.

Sebagai contoh, pada saat krisis COVID-19 tahun 2020 dan 2021, Purbaya mengaku berada di samping Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang tepat.

“Bukan dari anggaran saja, tapi cara mengelola uang pada waktu itu,” ujarnya lagi.

Selain itu, dia juga pernah membantu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2008, dan ditunjuk menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP) pada era Jokowi.

“Jadi kalau dibilang saya tidak punya pengalaman (fiskal), salah besar,” kata dia lagi.

Dia pun mengatakan akan berfokus membuat fiskal memiliki daya dorong yang optimal bagi perekonomian.

Fiskal,, harus dijaga agar tetap sehat sembari dibelanjakan agar perekonomian tetap berjalan. Purbaya menilai belanja pemerintah dalam dua triwulan terakhir terbilang lambat dan memberikan dampak negatif pada perekonomian.

Untuk itu, Purbaya akan membuat fiskal sehat tanpa mengganggu sistem keuangan dengan belanja yang optimal.

“Saya ahli fiskal. Jadi, saya mengerti betul fiskal yang prudent seperti apa,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pelantikan itu, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.[Nug]