telusur.co.id - Kawasan industri telah menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, tidak hanya menyediakan infrastruktur industri, tetapi juga menjadi katalis dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan. Keberhasilan dalam upaya pengembangan kawasan industri di Indonesia, juga didukung peran dari Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) sebagai wadah bagi para pengelola kawasan industri di Indonesia.
“HKI telah menjadi mitra penting pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan implementasi pengembangan kawasan industri yang berdaya saing serta telah memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap kinerja sektor industri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada penutupan Musyawarah Nasional IX HKI di Jakarta, Rabu (18/6).
Menperin menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Munas IX HKI sebagai momen strategis untuk memperkuat peran kawasan industri dalam upaya pembangunan nasional di tengah dinamika global dan tuntutan daya saing yang makin tinggi.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh anggota HKI yang telah menyelenggarakan Munas IX dengan sukses, dan secara khusus kepada Ketua Umum HKI terpilih periode 2025–2029. Semoga HKI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri yang inklusif dan berdaya saing,” tuturnya.
Munas ini sekaligus menandai estafet kepemimpinan dari Ketua Umum HKI periode 2021–2025, Sanny Iskandar, kepada Akhmad Ma’ruf Maulana sebagai Ketua Umum HKI periode 2025–2029. Dalam sambutannya, Sanny menyampaikan harapannya agar HKI terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kebutuhan lahan, hingga transisi energi. “Kawasan industri adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan industri,” ujarnya.
Ketua Umum HKI terpilih, Akhmad Ma’ruf Maulana menyatakan komitmennya untuk membawa HKI lebih proaktif dalam menyuarakan aspirasi anggota dan mendorong kebijakan yang kondusif bagi pengembangan kawasan industri. “Ke depan, kita akan lebih agresif dalam menjalin kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan kementerian/lembaga dan investor, agar kawasan industri semakin siap menjawab kebutuhan masa depan,” tegasnya.
Saat ini, Indonesia memiliki 170 kawasan industri yang tersebar di seluruh penjuru negeri, dengan tingkat okupansi mencapai 58,39 persen. Dalam lima tahun terakhir, terdapat pertumbuhan signifikan dengan penambahan 52 kawasan industri baru. Ini menjadi sinyal positif bahwa kawasan industri tetap menjadi destinasi utama investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Namun, berbagai tantangan masih membayangi pengembangan kawasan industri, mulai dari percepatan perizinan, konektivitas infrastruktur, hingga penyediaan energi hijau yang kompetitif. Menjawab tantangan ini, Kementerian Perindustrian tengah memfinalisasi berbagai regulasi turunan dari PP No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, termasuk Peraturan Menperin tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri.
Selama dua hari penyelenggaraan Munas IX, para peserta terlibat aktif dalam sidang komisi dan dialog nasional yang membahas topik-topik strategis, seperti daya saing investasi manufaktur, ketersediaan energi, hingga sinergi tata ruang dan pertanahan. Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengelola kawasan industri, hingga investor asing dari Korea, Amerika Serikat, dan Tiongkok.
HKI diharapkan mampu terus menjadi wadah kolaboratif yang menyatukan kepentingan nasional dan pelaku usaha industri. Dengan arah baru kepengurusan dan semangat pembaruan, organisasi ini siap menjawab tantangan zaman serta mengoptimalkan peran kawasan industri dalam peta jalan Indonesia Emas 2045.
“Sekali lagi, saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Munas IX HKI. Semoga HKI semakin maju dan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung penguatan struktur industri nasional,” tutup Menperin Agus.[]
