telusur.co.id - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio, menyoroti soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu inkonstitusional.

Menurutnya, keputusan MK menghapus PT 20 persen tak serta merta membuat masyarakat bakal melihat banyak capres-cawapres pada pemilu presiden (Pilpres) tahun 2029 mendatang. Sebab, seorang capres-cawapres harus memiliki investasi elektoral yang harus ditabung sejak lama.

“Apakah kita akan memiliki 30 atau 10 calon presiden? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena calon presiden itu harus punya investasi elektoral, dan tidak semua tokoh di partai politik memiliki tabungan elektoral itu. Artinya, dia harus cukup dikenal secara popularitas,” kata Hensat sapaannya kepada wartawan, Sabtu (4/1/25). 

Selain itu, menurut dia, biaya untuk maju Pilpres tidaklah murah sehingga sangat mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa maju sebagai capres dan cawapres.

“Turun ke masyarakat tidak murah, sehingga sangat mungkin hanya orang-orang yang memang mumpuni saja yang akan mendapat dukungan dari masyarakat untuk menjadi calon presiden,” katanya.

“Jadi, dukungannya bukan hanya tentang dukungan finansial, tetapi dia juga harus memiliki tabungan atau investasi elektoral yang tadi saya katakan,” lanjutnya.

Apalagi, Presiden Prabowo Subianto masih tetap menjadi calon terkuat untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 nanti lantaran memiliki modal elektoral yang tinggi.

“Jadi, kalau kita bicara 2029 per hari ini, walaupun threshold calon presiden dibebaskan, Pak Prabowo tetap menjadi calon dalam pilpres 2029 nanti atau sebagai calon kuat pemenang Pilpres 2029 nanti,” tandasnya.[Fhr]