telusur.co.id - Menyusul demo para peneliti dan profesor riset di BRIN, Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali peleburan lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Karena, sejak peleburan berbagai lembaga riset secara nasional ke dalam BRIN sampai kini, masalah demi masalah terus bermunculan.
"Tidak terjadi konsolidasi dan sinergi kelembagaan yang utuh, baik dari aspek organisasi, anggaran, SDM, manajemen, maupun aset dan laboratorium," kata Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (30/5/2025).
Menurut Mulyanto, Komisi VII DPR RI sendiri secara resmi dalam kesimpulan rapatnya pernah mengusulkan untuk mencopot Kepala BRIN.
Dari sisi tugas pokok dan fungsi, Anggota Komisi VII DPR RI periode 2019-2024 ini, BRIN yang seharusnya menjadi lembaga yang fokus pada penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) riset dan inovasi nasional, kini justru merambah ke isu ideologi dan moderasi beragama.
"BRIN seharusnya fokus pada riset IPTEK, bukan berwacana tentang ideologi Pancasila atau moderasi beragama,” tegas Mulyanto.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) juga pernah mengeluhkan peran BRIN yang tidak maksimal dalam mendukung upaya swasembada pangan, terutama dalam inovasi penyediaan bibit unggul.
Sejak Balitbangtan dilebur ke dalam BRIN, Kementerian Pertanian juga tidak lagi dapat melakukan riset terkait bidang tersebut.
Mulyanto meminta agar pelaksanaan riset dan inovasi dikembalikan kepada lembaga asalnya, sehingga kembali fokus seperti semula tanpa dipolitisasi.
Ia juga mengusulkan agar kelembagaan Iptek diperkuat dengan menempatkan BRIN di bawah koordinasi Menteri terkait Iptek, agar koordinasi tidak mengawang-awang dan lebih terarah.
Menurut Mulyanto, BRIN saat ini memiliki organisasi yang terlalu gemuk, superbody dan sentralistik, dengan SDM yang menumpuk dan fasilitas terbatas.
Sementara Anggaran riset yang sebelumnya sekitar Rp24 triliun kini tergerus menjadi hanya Rp6 triliun, yang semakin memperburuk kondisi riset di Indonesia. "Dampak dari kondisi ini sudah mulai terasa dengan terjadinya kemandegan di bidang riset dan inovasi," tukasnya.
Untuk diketahui, Demonstrasi di depan Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat, mengungkap adanya ratusan pegawai yang tak memiliki pekerjaan sejak mengikuti kebijakan homebase unit riset (sentralisasi).
Demonstrasi yang digelar Selasa, 27 Mei 2025, itu menamakan diri Mimbar Akademis Penyelamatan Aset dan Masa Depan Iptek Nasional, dengan seruan utamanya mendesak Kepala BRIN L.T. Handoko dicopot dari jabatannya.[Nug]
