telusur.co.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah agar menjajaki potensi kerjasama antara Indonesia - Korea Selatan melalui Korea Hydro and Nuclear Power Co LTD (KHNP), dalam memenuhi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia. Didirikan pada tahun 2016 sebagai badan usaha milik negara, KHNP telah mengoperasikan sekitar 25 unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), 37 pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan beberapa pembangkit skala kecil lainnya.

"Menjadikannya sebagai pusat pembangkit listrik terbesar di Korea Selatan. Memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan listrik domestik, dengan nilai aset mencapai 69 triliun KRW serta pendapatan tahunan sebesar 10,6 triliun KRW pada tahun 2022. KHNP menggunakan sekitar 5 persen dari total pendapatan penjualan untuk kegiatan research and development (R and D)," ujar Bamsoet usai mengunjungi KHNP, di Korea Selatan, Kamis (21/9/23).

Turut hadir perwakilan KHNP Mr Kim Jong. Sementara delegasi Ketua MPR RI antara lain, Anggota Komisi X DPR RI Robert Kardinal, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, Sekretaris Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia Junaidi Elvis, Rektor Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) Eming Sudiana, Founder Yayasan Ali Network Indonesia Ali An Sun Guen, serta Counselor Politik KBRI Seoul Sigit Aris Prasetyo.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, KHNP telah melakukan kerjasama dengan 29 negara dunia. Antara lain membangun 4 reaktor nuklir di Uni Emirat Arab (UEA), 3 reaktor sudah berfungsi dan 1 reaktor dalam pembangunan yang nantinya akan memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan energi UEA. KHNP juga bekerja sama dengan Mesir dan Ceko untuk membangun turbin pembangkit nuklir.

"Indonesia memiliki banyak sungai dengan aliran deras. Berpotensi dikembangkan menjadi PLTA mencapai 75.000 Megawatt (MW). Tersebar 15.600 MW di Sumatera, 4.200 MW di Jawa, 21.600 di Kalimantan, 10.200 MW di Sulawesi, 620 MW di Bali-NTT-NTB, 430 MW di Maluku dan 22.350 MW di Papua. Namun kontribusi PLTA saat ini baru mencapai sekitar 3.504 MW. Indonesia juga dikaruniai sumber daya alam melimpah terkait bahan bakar nuklir dalam bentuk 90 ribu ton Uranium dan 140 ribu Thorium. Sudah cukup sebagai modal memenuhi kebutuhan energi menggunakan tenaga nuklir," terang Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, secara global pada tahun 2019, total produksi PLTN di berbagai negara dunia sudah mencapai 2.796 terawatt (triliun watt) per jam. Lima belas negara produsen listrik bertenaga nuklir terbesar di dunia antara lain, Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Korea Selatan, Kanada, Ukraina, Jerman, Jepang, Spanyol, Inggris. India, Taiwan, Brazil, Afrika Selatan, dan Meksiko.

Setelah pertemuan Conference of Parties (COP) ke-26 di Glasgow, Skotlandia tahun 2021 lalu, berbagai negara dunia sepakat menurunkan emisi karbon agar bisa menekan kenaikan suhu bumi dibawah 1,5 derajat Celcius. Dalam COP-26, pembicaraan penggunaan energi nuklir juga semakin menghangat untuk menurunkan emisi karbon. Dunia sepertinya sudah mulai pulih dari trauma kecelakaan nuklir Chernobyl di Ukraina maupun Fukushima di Jepang. Bahkan, Ukraina saja tetap menggunakan energi nuklir untuk memenuhi 53 persen sumber energinya.

"Sebagai pelaksanaan COP-26, Indonesia menargetkan emisi nol bersih atau net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Untuk mencapai target tersebut, secara bertahap akan menghentikan operasi PLTU serta memaksimalkan pemanfaatan EBT, termasuk didalamnya memanfaatkan energi nuklir dan energi air," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, pengembangan PLTN di Indonesia mulai mendapat titik terang usai Balitbang Kementerian ESDM menyelesaikan kajian PLTN yang akan dikembangkan PT PAL bekerjasama dengan Thorcon Internasional Pte Ltd, dengan kapasitas listrik 500 Megawatt.

"Sebenarnya sejak tahun 1970-an Indonesia sudah mulai merencanakan pembangunan PLTN. Berbagai upaya dan proses panjang telah dilalui, namun tidak kunjung membuahkan hasil signifikan. Kini setelah COP-26, dari berbagai kajian yang dilakukan pemerintah, lahir opsi penggunaan nuklir yang direncanakan dimulai pada tahun 2045. Hingga pada tahun 2060 nanti, diharapkan kapasitasnya bisa mencapai 35 Giga Watt (GW). Agar bisa terealisasi dengan baik, tidak ada salahnya kita belajar dari Korea Selatan" pungkas Bamsoet.[iis]