telusur.co.id - Masyarakat, Pemerintah, dan media, diajak untuk mengurangi pembicaraan radikalisme karena saat ini pembahasan mengenai isu itu terdapat kecenderungan melebihi dosis.

"Mengingat masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini sangat banyak maka kita mengharap kepada pihak pemerintah dan media agar mengurangi dosis pembicaraan tentang radikalisme," kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Menurut Sekjen Majelis Ulama Indonesia ini, mengurangi pembicaraan radikalisme bukan berarti menyepelekan persoalan.

Namun, masih banyak persoalan-persoalan lain yang harus diperhatikan, seperti di bidang ekonomi, politik dan pendidikan.

Untuk dunia pendidikan, sebagaimana yang dikehendaki Presiden Joko Widodo, seharusnya bisa mencetak dan melahirkan generasi yang memiliki karakter.

Kepala negara sendiri, menginginkan pendidikan nasional melahirkan insan-insan Pancasilais. Tapi, dia mengatakan, kenyataan saat ini jauh panggang dari api.

Seharusnya kini terus bermunculan anak-anak bangsa yang Pancasilais dari dunia pendidikan. Anak yang Pancasilais itu menurut Anwar, berketuhanan, taat beragama, menjunjung tinggi nilai perikemanusiaan dan perikeadilan, mencintai persatuan dan kesatuan, mengedepankan musyawarah dan mufakat serta selalu berorientasi terciptanya keadilan sosial.

"Ternyata dunia pendidikan kita telah banyak mencetak anak-anak dan generasi bangsa yang sekuler karena pendidikan yang kita berikan kepada mereka lewat mata ajar yang ada terputus dan tidak terkait dengan Tuhan dan atau sila pertama," katanya.

Dampak paling terasa, kata dia, anak bangsa kini menganggap agama tidak penting dan tidak boleh dibawa-bawa ke dalam kehidupan ekonomi, politik, serta kegiatan publik lainnya.

Padahal kehadiran agama bagi Indonesia harus menjadi sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka dari itu, dunia pendidikan harus bisa dibenahi agar mencetak generasi bangsa beragama, tunduk dan patuh kepada Tuhannya. [ipk]

Sumber: Antara