telusur.co.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantah telah mengeluarkan maklumat penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). MUI juga membantah meminta Presiden Jokowi membubarkan BPIP.
 
"Pernyataan yang mengatasnamakan MUI tidak benar," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi, Senin (24/8/20).

Maklumat yang mencatut nama MUI, sebelumnya, beredar di masyarakat. Maklumat tersebut berisi delapan poin pernyataan. Salah satunya, meminta pemerintah membubarkan BPIP.

Maklumat juga menyebut bila pemerintah dan DPR kukuh mengesahkan RUU (HIP) dan RUU BPIP, MUI bakal melakukan parade akbar.

Zainut meminta masyarakat tidak terpancing dan tak menyebarluaskan edaran tersebut. Dia menuturkan pihaknya telah mempelajari perkembangan RUU BPIP.

"Tim pengkaji tidak merekomendasikan penolakan RUU BPIP dan atau pembubaran BPIP,” tegasnya.

Menurut Zainut, MUI sebagai lembaga keulamaan menjauhkan diri dari politik praktis. Perbedaan pendapat mengedepankan dialog dan sesuai hukum yang berlaku.

"Bukan pada asumsi dan dugaan yang belum jelas kebenarannya,” tukasnya.[Fhr]