telusur.co.id - DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bekasi memutuskan jadwal pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-14 pada 20 Februari 2020.
Ketua Steering Committee (SC) Musda DPD KNPI Kabupaten Bekasi, Hasan Badriawan mengatakan, hingga saat ini progres persiapan pelaksanaan Musda sudah mencapai 80 persen.
“Di kepanitian ini kita bentuk pokja. Anggota pokja dari orang-orang SC. Ada enam orang SC di pokja verifikasi calon ketua KNPI Kabupaten Bekasi. Jadi mereka yang memverifikasi OKP dan pencalonan,” ungkapnya.
Untuk verifikasi OKP dilakukan secara selektif, sehingga jika ada OKP yang tidak memenuhi persyaratan verifikasi, maka statusnya bisa dihilangkan dari peserta.
“Kalau peserta punya hak suara. Tapi kalau statusnya hanya peninjau atau hanya undangan, tidak punya hak suara dan tidak bisa memilih. Itu bisa kita berika ke OKP yang tidak memenuhi syarat verifikasi. Itu juga berlaku untuk PK,” ungkapnya.
Plt Ketua DPD KNPI Kabupaten Bekasi, Rahmat Damanhuri mengatakan hasil koordinasi dengan KNPI Jawa Barat dan Forkopimda, terutama Bupati Bekasi. Untuk lokasinya akan digelar di Hotel Sahid Lippo Cikarang.
Dari hasil koordinasi itu juga, lanjut lelaki yang karib disapa Vijay ini mengatakan untuk pendaftaran bakal calon ketua KNPI Kabupaten Bekasi diputuskan mulai Senin (10/2/2020) selama lima hari. Diapun mempersilakan kepada siapapun yang berniat menjadi ketua untuk mendaftar.
“Untuk persyaratan bakal calon ketua KNPI akan kita publish nanti ketika pembukaan pendaftaran. Tapi hasil kesepakatan panitia untuk syarat pendidikan terakhir harus sarjana atau S1,” katanya.
Vijay mengatakan, untuk pengurus kecamatan (PK) yang memiliki hak suara dan bisa memilih di Musda KNPI Kabupaten Bekasi hanya 18 kecamatan. Sedangkan lima kecamatan lainnya kemungkinan akan menjadi peninjau atau hanya sebatas undangan.
Lima kecamatan tersebut yakni Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Barat, Pebayuran dan Kedungwaringin. Pengurus di kecamatan ini tidak menjadi peserta karena tidak melaksanakan Musyawarah Kecamatan (Muscam).
“Kita memverifikasi peserta harus selektif. Dari hasil Rapimda sebelumnya ada berapa peserta dari kecamatan, akan kita sampaikan setelah verifikasi,” ujar lelaki yang juga menjabat sebagai ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kabupaten Bekasi ini.
Disinggung soal jumlah bakal calon ketua KNPI yang sudah mulai muncul, kata Vijay, jumlahnya ada enam orang. Namun seiring waktu jumlah tersebut mulai mengerucut menjadi dua nama.
“Itu jumlah yang beredar di media. Intinya memenuhi syarat bakal calon ketua. Jadi calon ketua harus didukung minimal tiga pimpinan kecamatan dan enam OKP. Berdasarkan AD/ART dan PO Munas Papua,” ungkapnya.
Ketua Steering Committee (SC) Musda DPD KNPI Kabupaten Bekasi, Hasan Badriawan mengatakan, hingga saat ini progres persiapan pelaksanaan Musda sudah mencapai 80 persen.
“Di kepanitian ini kita bentuk pokja. Anggota pokja dari orang-orang SC. Ada enam orang SC di pokja verifikasi calon ketua KNPI Kabupaten Bekasi. Jadi mereka yang memverifikasi OKP dan pencalonan,” ungkapnya.
Untuk verifikasi OKP dilakukan secara selektif. Sehingga jika ada OKP yang tidak memenuhi persyaratan verifikasi, maka statusnya bisa dihilangkan dari peserta.
“Kalau peserta punya hak suara. Tapi kalau statusnya hanya peninjau atau hanya undangan, tidak punya hak suara dan tidak bisa memilih. Itu bisa kita berika ke OKP yang tidak memenuhi syarat verifikasi. Itu juga berlaku untuk PK,” ungkapnya.
Sebelumnya, berdasarkan Rapimda DPD KNPI pada 2019 lalu diputuskan pelaksanaan Musda setelah Pemilu 2019. Namun pelaksanaan pemilihan ketua KNPI itu meleset dari jadwal yang sudah ditetapkan.
DPD KNPI Kabupaten Bekasi vakum sejak lebih dari lima tahun lalu. Bahkan organisasi kepemudaan ini dianggap mati suri karena tidak tampak adanya aktivitas di kantor sekretariat di Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi. [ham]
