telusur.co.id - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak mengatakan, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menerima tawaran dari Presiden Joko Widodo terkait izin mengelola tambang semata-mata hanya untuk mensejahterakan organisasinya.

"Mereka menerima (izin kelola) tambang pertimbangannya adalah kemaslahatan. Baik bagi ormas itu sendiri maupun jamaahnya," kata Zaki kepada telusur.co.id, Rabu (31/7/24).

Zaki pun tak memungkiri, jika sebuah tambang dikelola secara profesional akan memberikan benefit yang besar secara ekonomi. Ia menilai, jika izin kelola tambang yang diterima oleh dua ormas keagamaan Islam terbesar di Indonesia itu pun tak sedikit  menimbulkan pro-kontra dari masyarakat maupun anggotanya sendiri. Terkhusus anggota yang aktif di Non Governmental Organization (NGO) lingkungan hidup.

"Oleh sebab itulah, menurut saya kewajiban bagi Ormas keagamaan itu untuk melakukan dialog dengan elemen-elemen masyarakat sipil, supaya pengelolaan tambang (menjadi) akuntabel, tidak eksploitatif, hanya mencari untung, dengan mengorbankan ekosistem," kata Zaki.

Zaki meminta masyarakat untuk turut mengawal dua ormas ini dalam mengelola tambang. Sebab, mereka belum memiliki pengalaman panjang dalam urusan tata kelola tambang. 

"Jadi, masyarakat sipil memang perlu terus berteriak, bersikap kritis, jika menemukan indikasi penyalahgunaan," ungkap Zaki.

"Bagaimanapun sebagai kekuatan moral atau moral force, kritik-kritik dari masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan good governance berjalan," imbuhnya. [Fhr]