telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI Nurwayah meminta PT Angkasa Pura Indonesia terus membenahi kualitas pelayanan dan penataan fasilitas di sejumlah bandara yang dikelolanya.

Ia menilai kenyamanan penumpang harus menjadi perhatian, mulai dari kebersihan, akses menuju ruang tunggu, penataan gerai UMKM, hingga kemudahan layanan penumpang.

Salah satu yang menjadi sorotan Nurwayah adalah Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Menurut dia, bandara tersebut memiliki fasilitas yang besar dan representatif, tetapi masih menyisakan sejumlah catatan dalam aspek kebersihan dan kenyamanan.

“Sultan Hasanuddin itu lumayan besar dan mewah, tapi kebersihannya saya rasa sangat minim. Termasuk rest room-nya, aromanya juga sangat tidak menyenangkan,” kata Nurwayah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (11/9).

Legislator dari Partai Demokrat juga menyoroti keberadaan UMKM di kawasan terminal. Ia mendukung pelibatan UMKM di bandara, namun meminta penempatannya disusun lebih proporsional agar aktivitas usaha tetap berjalan tanpa mengganggu jalur dan kenyamanan penumpang.

Menurut dia, keberadaan UMKM di bandara perlu didukung karena dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Namun, penempatannya perlu disusun lebih proporsional agar tetap memberikan ruang yang nyaman bagi penumpang dan tidak mengganggu akses menuju ruang tunggu maupun pintu keberangkatan.

“Saya sangat setuju dengan keberadaan UMKM di bandara karena bagaimanapun juga itu akan menggerakkan ekonomi kita. Namun, perlu juga dilihat penempatannya,” ujarnya.

Nurwayah menilai penataan gerai UMKM yang kurang proporsional dapat membuat jalur penumpang menjadi lebih panjang dan berputar-putar. Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan penumpang, terutama mereka yang harus segera menuju pintu keberangkatan.

“Dengan banyaknya UMKM, akhirnya akses penumpang menjadi berputar-putar sehingga banyak penumpang bisa ketinggalan pesawat. Ini harus dipikirkan juga,” kata dia.

Ia berharap Angkasa Pura dapat menata keberadaan UMKM secara lebih proporsional, sehingga aktivitas usaha tetap berkembang tanpa mengurangi kenyamanan dan kelancaran mobilitas penumpang di dalam terminal.

Nurwayah juga menyinggung mekanisme pembelian bagasi pada aplikasi maskapai maupun agen perjalanan daring yang dinilainya semakin rumit.

Ia menilai sistem pemilihan bagasi yang terpisah dapat membingungkan penumpang, terutama masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital.

Menurut dia, penumpang yang keliru atau tidak memilih fasilitas bagasi sejak awal akhirnya harus membeli tambahan bagasi ketika berada di bandara dengan harga yang lebih mahal.

“Ini juga seperti jebakan. Banyak mungkin orang yang awam terhadap aplikasi ini, dia tidak memilih salah satunya. Sehingga pada saat membawa barang yang harus masuk bagasi, mereka harus membayar lebih saat di antrean,” ujar Nurwayah.

Ia meminta Angkasa Pura bersama maskapai dan pihak terkait mengevaluasi sistem tersebut agar lebih sederhana serta tidak menimbulkan kebingungan maupun antrean panjang di terminal.

Nurwayah berharap sejumlah catatan tersebut menjadi bahan evaluasi Angkasa Pura Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin.

“Masukan-masukan ini dijadikan pertimbangan supaya ke depan lebih baik lagi,” pungkas Nurwayah.