telusur.co.id - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyerukan perang terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kondisi ini membuat potensi intensitas konflik semakin tinggi di wilayah tersebut. Pengamat Sosial dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) pun menyampaikan saran kepada Pemerintah.

"Presiden Jokowi harus mengambil langkah strategis dan berkelanjutan melalui akselerasi resolusi konflik di Papua," ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui keterangan persnya, Rabu (8/9/2021).

Menurut Herry, persoalan di Papua itu seyogianya dilihat dari beragam aspek dengan mengedepankan pendekatan sosiologis.

"Dalam konteks Papua, jangan dilihat dari sisi politik saja melainkan pendekatan sosiologis yang saya kira paling tepat karena muatannya humanis, kolaboratif serta solutif," ungkapnya.

Lebih lanjut Dia menyebutkan bahwa ada beberapa variabel penting yang menjadi pertimbangan Pemerintah jika resolusi konflik ingin tercapai di Papua.

"Hemat saya resolusi konflik di Papua itu perlu mempertimbangkan variabel tercapainya Keadilan Sosial secara merata, perhatian pemerintah dan soal intervensi asing. Tujuannya agar potensi disintegrasi sosial tidak melebar," jelas Herry.

Selama ini kebijakan otonomi khusus belum mampu menjawab permasalahan di Papua secara komprehensif.

"Kebijakan Otonomi Khusus Papua bisa dianggap nirsolutif karena dugaan saya hanya dinikmati oleh segelintir elit. Artinya keadilan sosial disana belum merata," tuturnya.

Ditambah lagi perhatian Pemerintah Jokowi harus lebih ditingkatkan karena dapat berpotensi meningkatnya intervensi asing di Papua.

"Jika Jokowi abai soal Papua kemungkinan intervensi asing meningkat. Harus dipastikan bahwa telah dioptimalkannya perhatian pemerintah itu tidak hanya sebatas klaim sepihak karena Papua ini cukup menarik sorotan dunia internasional," pungkasnya. [ham]