telusur.co.id - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengaku tak habis pikir dengan langkah yang diambil pemerintah yang memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran BPJS tersebut tercantum dalam Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi pada (5/5/20).

"Kian tak jelas arah bangsa ini. Di saat rakyat perlu sentuhan, pemerintah justru dengan egonya menaikkan iuran BPJS sekaligus denda 5 persen," kata Jerry dalam keterangan pers yang diterima telusur.co.id, Kamis (14/5/20).

Dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan, kata Jerry, rakyat kecil dan miskin di negeri ini kian menderita. 

"Hapuskan saja sila ke-5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal waktu lalu pemerintah berencana akan menurunkan pembayaran BPJS," terangnya.

Menurutnya, keputusan untuk menaikkan iuran BPJS adalah sebagai bemtuk kebijakan pemerintah yang tak konsisten. Dia menegaskan, seharusnya fungsi BPJS tak lain untuk membantu pengobatan warga. Tapi dengan naiknya iuran di tengah pandemi corona, hal itu menjadi tak masuk akal.

"Apalagi warga yang di-PHK tak ada biaya membayar. Kalau BPJS hanya merugikan, maka dibekukan saja," tegasnya.

"Jangan sampai hanya memperkaya pejabatnya saja. Tak ada kata pro rakyat lagi. Harga BBM tak kunjung turun kendati harga minyak dunia terpuruk. Kini rakyat dibebani dengan kenaikan BPJS," sambungnya.

Dengan kenaikan iuran BPJS, Jerry menilai Jokowi kurang bepihak lagi pada wong cilik atau rakyat kecil yang saat ini beli beras saja sudah sangat susah, apalagi untuk membayar BPJS. 

"Saya pikir warga kian terjepit dan tersandera. Apalagi covid-19 menerjang Indonesia. Tapi malah justru dana Pra Kerja yang diprioritaskan. Lebih baik anggaran Rp 5,6 triliun direalokasi ke BPJS," ungkapnya.

Menurut Jerry, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini justru akan membuat antipati dan sentimen negatif warga terhadap pemerintah kian besar. 

"Padahal sudah dibatalkan MA (kenaikan iuran BPJS), tapi anehnya pemerintah ngotot menaikan iuran bahkan denda. Saya duga ada orang dekat Jokowi yang bermain," tandasnya. [Tp]