telusur.co.id -Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah kembali menjadi perhatian publik. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik, pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dinilai juga perlu menjadi fokus agar tujuan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai secara menyeluruh.
Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Rafi Aufa Mawardi, S.Sosio., M.Sosio., menilai tata kelola pendidikan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Menurutnya, kebijakan pendidikan tidak cukup hanya menitikberatkan pada satu program, tetapi juga harus memperhatikan aspek lain yang saling mendukung.
Rafi menjelaskan, saat ini masih terdapat fenomena yang ia sebut sebagai anomali dalam kebijakan pendidikan. Ia menilai distribusi anggaran cenderung difokuskan pada program-program prioritas pemerintah, sementara persoalan infrastruktur sekolah belum memperoleh perhatian yang seimbang.
"Potret tersebut menggambarkan anomali atau ketimpangan yang sistemik. Pemerintah hanya berfokus pada satu program, tetapi belum melihat persoalan pendidikan yang lebih besar, terutama terkait infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya sosial yang menunjang proses belajar," ujarnya.
Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh satu kebijakan, melainkan dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan.
Rafi menilai pemenuhan gizi dan ketersediaan fasilitas pendidikan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan proses belajar yang optimal.
Ia mengatakan, peserta didik yang memperoleh asupan gizi yang baik dan didukung lingkungan belajar yang layak akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara akademik maupun sosial.
Sebaliknya, kondisi sekolah dengan fasilitas yang kurang memadai berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran. Tidak hanya menghambat proses belajar, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi psikologis siswa sehingga berdampak pada motivasi belajar mereka.
"Anak yang sehat secara fisik dan didukung lingkungan belajar yang kondusif akan lebih mudah mencapai hasil pendidikan yang diharapkan. Sebaliknya, ketika lingkungan belajarnya tidak mendukung, tujuan pendidikan sulit tercapai secara optimal," jelasnya.
Lebih lanjut, Rafi berharap pemerintah dapat membangun kebijakan pendidikan yang lebih terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari guru, akademisi, hingga masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.
"Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan. Selain memastikan aspek gizi melalui MBG, perlu ada integrasi dengan perbaikan substansi kurikulum, pemerataan fasilitas, serta peningkatan kualitas guru. Dengan begitu, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas," pungkasnya.
