telusur.co.id - Pemerintah Palestina menyatakan bahwa Israel menghalangi tugas komite nasional yang dibentuk untuk mengelola Jalur Gaza sesuai rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Wakil Menteri Luar Negeri Palestina, Omar Awadallah, kepada RIA Novosti pada Senin (16/2) mengatakan bahwa Israel melarang anggota komite nasional pengelola Gaza memasuki wilayah tersebut.

“Israel melarang anggota komite nasional pengelola Gaza masuk ke Jalur Gaza,” ujarnya.

Menurut Awadallah, keberadaan komite yang dibentuk untuk memastikan stabilitas, mengembalikan fungsi pemerintahan Palestina, serta menghentikan berbagai pelanggaran terhadap rakyat Palestina dinilai tidak sejalan dengan kepentingan otoritas Israel saat ini.

Sebelumnya, utusan khusus Presiden AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, pada pertengahan Januari mengumumkan peluncuran fase kedua rencana perdamaian Gaza. Rencana tersebut mencakup penarikan pasukan Israel dari sebagian besar wilayah Gaza, pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional, serta pembentukan struktur pemerintahan baru, termasuk Dewan Perdamaian.

Meski fase kedua rencana tersebut telah diumumkan, laporan mengenai bentrokan antara Palestina dan Israel di wilayah Gaza masih terus berlanjut.

Isu persetujuan anggaran dan waktu operasional komite disebut akan menjadi agenda utama dalam pertemuan pertama Dewan Perdamaian (BoP) yang dijadwalkan berlangsung di Washington pada 19 Februari. Pemerintah AS dilaporkan telah mengirim undangan kepada sekitar 50 pemimpin negara untuk menghadiri pertemuan tersebut, termasuk Presiden Rusia, Vladimir Putin. [ham]