telusur.co.id - Universitas Paramadina menggelar diskusi panel bertajuk “Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s” untuk merespons dinamika investasi nasional di tengah tekanan global. Diskusi daring yang berlangsung pada Selasa (18/2/2026) ini membedah evaluasi lembaga internasional serta strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa pasar modal merupakan gerbang terdepan perekonomian yang paling sensitif terhadap perubahan sentimen. Ia mengibaratkan pasar modal sebagai bendungan besar yang mengairi dunia usaha, sebagaimana peran modal publik dalam membesarkan perusahaan seperti First Media hingga Gojek.
Menurutnya, pengalaman First Media yang memperoleh lisensi pada era Orde Baru hingga akhirnya melantai di bursa dan membangun jaringan kabel nasional menjadi bukti bagaimana pasar modal mampu menopang ekspansi bisnis hingga memiliki jutaan pelanggan.
“Pasar modal adalah koneksi modal keuangan terutama dengan pasar keuangan global. Dia seperti bendungan, begitu juga dengan APBN dan dana pensiun, maka pasar modal juga sebuah bendungan yang amat besar yang bisa mengairi banyak bisnis,” ujar Prof. Didik.
Namun, ia mengingatkan kondisi pasar modal Indonesia pasca evaluasi MSCI menunjukkan sinyal peringatan. Ia menyebut gejolak yang terjadi sebagai indikasi bahwa ekosistem ekonomi tengah menghadapi tekanan, terutama jika pengelolaan fiskal dinilai kurang kredibel.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menambahkan bahwa rilis MSCI muncul pada momen kritis ketika portofolio investasi Indonesia mencatat angka negatif sebesar 14 miliar dolar AS pada periode 2025 hingga kuartal III-2026. Kondisi ini memperkuat keraguan investor asing, sementara arus keluar modal domestik meningkat.
Ia juga menyoroti penurunan outlook dari Moody's pada 5 Februari lalu yang dipicu sovereign selling. Menurut Wijayanto, perhatian utama lembaga-lembaga tersebut terletak pada isu tata kelola (governance), risiko fiskal, serta kebijakan yang dinilai kurang dapat diprediksi.
“Keriuhan di pasar modal sebetulnya hanya puncak gunung es dari soalan yang lebih besar di bawahnya. Ketika sektor pasar modal bermasalah, maka hampir bisa dipastikan sektor lain lebih bermasalah,” jelasnya.
Di sisi lain, CEO Investortrust, Primus Dorimulu, menyampaikan pandangan lebih optimistis. Ia menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto berada di jalur yang tepat, tercermin dari pertumbuhan PDB kuartal IV-2025 sebesar 5,39 persen secara tahunan. Ia juga mengapresiasi langkah Menteri Keuangan dalam melakukan injeksi likuiditas ke perbankan guna menutup kesenjangan antara pertumbuhan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit.
Merespons evaluasi MSCI, pemerintah menyiapkan serangkaian reformasi, mulai dari peningkatan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15 persen, transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO), hingga penguatan penegakan hukum. Reformasi struktural juga mencakup demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) serta revisi aturan investasi untuk asuransi dan dana pensiun.
Selain itu, pemerintah mendorong transparansi data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), penguatan tata kelola emiten, serta sinergi antara pemerintah, OJK, dan SRO. Diskusi yang dipandu M. Rosyid Jazuli tersebut menyimpulkan bahwa konsistensi reformasi, kepastian hukum, dan stabilitas makroekonomi menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal Indonesia. [ham]
