telusur.co.id - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti lemahnya keamanan data rakyat yang disimpan di Pusat Data Nasional (PDN) yang saat ini diretas ransomware.

“Sungguh memprihatinkan, lembaga ini dibekali anggaran Rp700 M dari APBN,  tapi keamanan datanya lemah serta tak memiliki backup yang mumpuni,” kata Netty dalam keterangan medianya, Selasa (2/7/24).

Menurutnya, salah satu yang terkena dampak peretasan tersebut ialah data kesehatan masyarakat Indonesia.

“Kenapa kita tak belajar dari pengalaman? Data kesehatan kita begitu mudah untuk dibobol hacker. Sebelumnya pada 2021 diduga data BPJS Kesehatan bocor dan diperjualbelikan di situs gelap, kemudian disusul bocornya data E-HAC dan sekarang data kesehatan di PDN juga diretas,” terang Netty.

“Selain akan mengganggu pelayanan kesehatan dalam negeri, data kesehatan yang bocor rentan disalahgunakan. Bocornya data pribadi bisa digunakan untuk mencuri password, melakukan pinjol, membobol layanan keuangan dan lain-lain sebagainya. Seorang pasien penyakit menular juga akan terkena isolasi sosial jika penyakitnya terungkap ke publik,” tambahnya.

Netty menuturkan, besarnya masalah yang ditimbulkan akibat dibobolnya data di PDN ini harus ditangani secara serius oleh pemerintah.

“Penegak hukum harus terlibat dan melakukan audit komprehensif terhadap lembaga tersebut. Jangan sampai masalah sebesar ini dibiarkan menguap tanpa ada satupun pejabat yang bertanggung jawab,” terangnya.

Netty juga mendorong disegerakannya aturan turunan UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

"Terutama soal pihak-pihak yang memegang data masyarakat, termasuk instansi pemerintah yang lalai dalam menjaga keamanan data masyarakat. Harus ada sanksi yang tegas agar tidak sembarangan mengumpulkan data masyarakat," tandasnya. [Tp]