telusur.co.id -Kompleksitas tantangan pembangunan nasional saat ini menuntut sinergi yang lebih erat antarberbagai sektor. Menanggapi kebutuhan tersebut, Sekolah Pascasarjana (SPS) Universitas Airlangga (UNAIR) menyelenggarakan PEACE Vaganza (Postgraduate School Education Expo and Leader Talk) sebagai wadah kolaborasi strategis.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (4/2/2026) di Hall Majapahit, ASEEC Tower Kampus B ini, mempertemukan akademisi dengan para pemangku kebijakan mulai dari tingkat daerah, nasional, hingga mancanegara.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni (AMA) UNAIR, Prof. Ir. Mochammad Amin Alamsjah, M.Si., Ph.D., menegaskan bahwa isu-isu krusial seperti kebijakan publik, transformasi digital, hingga ketahanan sosial tidak lagi bisa diselesaikan secara parsial. Dalam konteks ini, perguruan tinggi harus bertransformasi menjadi jembatan yang menghubungkan teori dan praktik di lapangan.

“Perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi pusat pengajaran, tetapi harus berperan sebagai knowledge hub, policy partner, dan ruang dialog strategis antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praktik pembangunan,” tegasnya.

Menurut Prof. Amin, PEACE Vaganza memiliki tiga makna strategis, yakni sebagai ruang temu kepemimpinan, penguatan jejaring kolaborasi, serta etalase kapasitas akademik. Melalui pameran pendidikan ini, SPS UNAIR ingin membuktikan bahwa program pascasarjana tidak hanya berorientasi pada penguatan keilmuan di dalam kelas, tetapi juga fokus pada dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. UNAIR menempatkan SPS sebagai pilar penting dalam mengembangkan collaborative leadership yang inklusif dan adaptif.

“Kami percaya bahwa lulusan pascasarjana hari ini tidak cukup hanya menjadi ahli di bidangnya, tetapi harus mampu membaca persoalan nyata di lapangan, membangun dialog lintas sektor, dan merumuskan solusi yang berkelanjutan dan berdampak,” tambah Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan tersebut.

Senada dengan hal itu, Direktur SPS UNAIR, Prof. Dr. dr. Achmad Chusnu Romdhoni, Sp.THT-BKL (K), menekankan pentingnya peran universitas sebagai policy hub. Ia menginginkan riset-riset akademik dapat berjalan beriringan dengan birokrasi pemerintahan untuk saling menguatkan dalam merumuskan kebijakan.

“SPS ingin menunjukkan bahwa riset dan pemerintahan bisa berjalan beriringan dan saling menguatkan. Semoga dari kegiatan ini lahir gagasan yang bisa memberi dampak nyata bagi masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Optimisme tersebut didukung dengan langkah konkret berupa penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation Agreement antara SPS UNAIR dengan berbagai mitra strategis. Di antaranya adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pasuruan, Situbondo, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), hingga BPJS. Sinergi ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya solusi berbasis bukti ilmiah (evidence-based policy) yang mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan secara komprehensif.