telusur.co.id - Walau sempat beroperasi dengan menggunakan maskapai Susi Air dengan menggunakan pesawat type Grand Carravan berkapasitas 12 orang. Proses pembangunan lanjutan Bandara Sibisa terhenti, karena tanahnya digugat warga.

Enam orang warga menggugat ke Pengadilan Kejari Balige Kabupaten Toba setelah tidak menemui sebuah persepakatan untuk mufakat terkait ganti untung. 

"Kami sudah menunjuk pengacara bermarga Sinaga, dan kami berenam sepakat untuk menggugat via pengadilan Kejaksaan Negeri Balige. Sebab nasib tanah kami juga sudah lama terombang-ambing dibuat mereka. Kami juga sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Sumut, tetapi sepertinya pihak pengelola dan penanggung jawab Bandara Sibisa di Sibisa, Kecamatan Ajibata ini mempermainkan kami dengan beragam delik", ujar salah seorang pemilik lahan R Barutu, Rabu (22/7/2020) di Ajibata, Kabupaten Toba.

P Sirait salah seorang pemilik lahan menceritakan perlakuan yang kurang bersahabat dari penanggung jawab Bandara ini. "Karena mereka menggunakan anggaran Pusat, apakah mereka sesuka hati menyerobot lahan kita yang notabene memiliki sejarah asal muasal tanah ulayat kita dan berkasnya ada sama kita. Negara ini patuh dan taat hukum, maka kami melaporkan ini kepada Kejari Toba, supaya didalami dulu," ujar Sirait yang juga tokoh masyarakat pendukung adanya lahan dan lokasi Kaldera Toba yang kini ditangani Direktur BPODT Ari Prasetyo itu.

Sementara itu, Kepala bandara Pinang Sory Farel Tobing yang juga sebagai penanggung jawab Bandara Sibisa menyambut baik pelaporan ke pengadilan Balige.

"Memang, pemkab dari dulu sudah menyarankan untuk menggugat ke pengadilan dan nanti kalau ada keputusan bahwa benar itu tanahnya, pemkab baru bersedia menggantinya," ujarnya. [ham]