telusur.co.id - Kementerian Koperasi dan UKM menekankan pentingnya kolaborasi dari Pemerintah Daerah (Pemda), serta berbagai stakeholder dalam mewujudkan UMKM berdaya saing. Terutama dalam mengakselerasi UMKM mengembangkan usahanya serta mendorong transformasi usaha mikro agar lebih adaptif dan kompetitif.
Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan, pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM (KUMKM) harus dilakukan secara utuh-terintegrasi hulu-hilirnya dengan membangun ekosistem usaha yang kuat bagi KUMKM.
“Upaya tersebut, telah didorong dalam arah kebijakan dan strategi untuk transformasi KUMKM yang ditetapkan dalam Rencana Strategis KemenKopUKM,” kata Arif dalam acara bertajuk ‘Kolaborasi untuk Akselerasi Transformasi Usaha Mikro’ di Gorontalo, Jumat (5/7/24).
Rencana strategis itu mencakup transformasi formal UMKM, transformasi digital UMKM, transformasi UMKM ke dalam rantai pasok/rantai nilai, koperasi modern sebagai bentuk penguatan kelembagaan UMKM, dan pertumbuhan wirausaha produktif.
Strategi transformasi diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan strategis yang disinergikan pelaksanaannya bersama K/L dan Pemda serta stakeholder terkait. “KemenKopUKM tidak dapat berjalan sendiri, karena itu sinkronisasi program dan kolaborasi antara pemerintah Pusat-Daerah, dan dengan stakeholder sangat diperlukan,” katanya.
Ia menyebut, ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,11 persen (yoy). Dari sisi produksi, permintaan domestik yang cukup kuat didukung oleh peningkatan industri pengolahan makanan dan minuman, ini tumbuh sebesar 5,9 persen diikuti dengan sektor perdagangan yang juga tumbuh sebesar 4,6 persen (y-o-y).
“Kontribusi pertumbuhan ekonomi ini
tidak terlepas dari peran KUMKM. Lebih dari 64 juta unit UMKM di berbagai daerah menjadi andalan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Arif.
Selanjutnya, Program Prioritas KemenKopUKM mencakup, pendataan lengkap KUMKM untuk memperkuat basis data tunggal yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan/stakeholder. “Tahun ini kami targetkan akan ada lagi penambahan 4 juta data UMKM,” ujarnya.
Lalu, program pengembangan rumah produksi bersama/factory sharing, untuk membangun ekosistem usaha menuju hilirisasi UMKM berbasis komoditas unggulan.
“Gorontalo punya komoditas unggulan di sektor perikanan dan perkebunan termasuk jagung, kakao, bahkan produk olahan kelapa menjadi komoditas ekspor. Program ini bisa menjadi inisiatif Pemda Gorontalo untuk direplikasi di wilayah lain,” ujar Arif menegaskan.
Yang tak kalah penting, kata Arif, adanya Pengembagan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di Kabupaten Gorontalo yang sedang dalam proses pembangunan. Keberadaan PLUT ini sebagai rumah UMKM menjadi ujung tombak yang berinteraksi langsung memberikan layanan pendampingan bagi UMKM.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius menyampaikan, Transformasi Usaha Mikro menjadi penting karena secara jumlah usaha mikro saat ini mencapai 99 persen. Hal itu membuat usaha mikro menempati porsi terbesar dalam struktur pelaku usaha nasional dan berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi di daerah dan secara nasional terkait PDB, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi digital. “Tetapi kami ingin mengurangi usaha mikro sehingga perlu mendorong mereka naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah,” kata Yulius.
Namun faktanya, mereka masih menghadapi hambatan dalam pengembangan usahanya, mulai dari permodalan dan akses pemasaran. Bahkan berdasarkan data OJK, sebanyak 47 persen kebutuhan pembiayaan ke UMKM belum dapat terlayani oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
“Kegiatan kolaboratif ini diharapkan bisa menjadi pendekatan untuk meningkatkan sinergi peran dalam memajukan UMKM di daerah secara utuh dan berkelanjutan. Kolaborasi dan sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan peningkatan kinerja ekonomi UMKM,” ujar Yulius.
Ia memaparkan, terdapat lima kegiatan yang menjadi media kolaborasi pemberdayaan UMKM di Provinsi Gorontalo, yakni Pendampingan KUR bagi Usaha Mikro, Konsultasi Pendaftaran Sertifikasi Produk Usaha Mikro, Temu Mitra Usaha Mikro, Literasi Manajemen Keuangan bagi SDM Usaha Mikro dan Penyuluhan Hukum bagi UMKM. Tercatat, ada sekitar 250 pelaku usaha mikro terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Bagi pelaku usaha mikro yang hadir, kami berharap semua dapat menyerap pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dari fasilitator atau narasumber, serta mengikuti kegiatan sampai selesai,” kata Yulius.[Fhr]
