Telusur.co.id -Oleh:Aura Meiliana, Prodi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Banten, seperti Provinsi Banten Selatan atau Kota Tangerang Tengah, kembali mencuat ke permukaan. Sebagian masyarakat mendukung, dengan harapan bahwa pemekaran dapat mempercepat pembangunan dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih merata. Namun, tidak sedikit juga yang meragukan urgensi dan kesiapan wilayah-wilayah tersebut untuk berdiri sendiri.
Secara geografis dan demografis, Banten memang cukup luas dan beragam. Wilayah selatan seperti Lebak dan Pandeglang kerap dianggap tertinggal dibanding wilayah utara yang lebih urban dan berkembang pesat. Dalam konteks ini, pemekaran wilayah bisa menjadi solusi logis agar pembangunan tidak terus berpusat di daerah tertentu saja. Dengan menjadi DOB, daerah-daerah tersebut berkesempatan mengelola anggarannya sendiri, merumuskan kebijakan sesuai kebutuhan lokal, dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta layanan dasar.
Mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, turut menyuarakan dukungan terhadap pemekaran dengan menyatakan, “Saya sepakat, kita mekarkan kabupaten dulu. Kita punya potensi, dan kajiannya sudah ada.” Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pejabat daerah melihat DOB sebagai peluang strategis untuk mendorong pembangunan yang lebih merata, selama dilakukan dengan perencanaan yang matang.
Namun, masyarakat juga patut berhati-hati. Pemekaran bukan sekadar memecah wilayah administratif, tapi juga menyangkut kesiapan anggaran, sumber daya manusia, dan kapasitas pemerintahan baru. Jika dilakukan terburu-buru atau karena tekanan politik, pemekaran justru bisa memperbesar beban negara dan menciptakan daerah otonomi yang tidak mandiri secara fiskal.
Masyarakat Banten sebagai bagian dari publik yang akan terdampak, berhak untuk menyuarakan aspirasi dan ikut mengawasi proses ini. Pemekaran daerah semestinya bukan menjadi proyek elite, melainkan kebijakan yang betul-betul membawa manfaat bagi rakyat.
Pada akhirnya, pertanyaan pentingnya adalah: apakah daerah yang ingin dimekarkan benar-benar siap? Lalu, apakah pemekaran ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya demi kepentingan segelintir pihak?
