telusur.co.id - Wali Kota Depok, Supian Suri, meninjau langsung kondisi Jembatan Jago di Kampung Benda, Kecamatan Cipayung, Minggu (10/5/2026). Peninjauan dilakukan sebagai respons atas persoalan banjir dan luapan air yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

Dalam tinjauan itu, Pemkot Depok memastikan langkah penanganan jangka pendek segera dilakukan guna memperlancar aliran air agar tidak kembali meluber ke jalan maupun permukiman warga.

“Jangka pendeknya, dalam waktu dekat barusan saya sudah minta untuk ngeruk kali biar airnya lancar,” ujar Supian usai melakukan peninjauan.

Supian menyebutkan, alat berat untuk normalisasi saluran air dijadwalkan langsung bekerja pada hari yang sama. “Tadi sudah saya minta, jam 2 alat sudah datang,” ungkap dia.

Selain pengerukan kali, pemerintah juga akan melakukan penebangan pohon di sekitar aliran sungai yang dinilai menghambat laju air menuju kolong jembatan.

Tak hanya fokus pada penanganan sementara, Supian juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok segera merealisasikan peninggian Jembatan Jago pada tahun ini. Langkah tersebut dinilai penting agar aliran air tidak tersendat ketika debit sungai meningkat.

“Saya juga minta tolong tahun ini juga kudu diberesin jembatannya dinaikin, ditinggiin, biar kalau air masuk ke kolong jembatan nggak kenyundul,” tutur dia.

Lebih jauh Wali Kota bilang, proyek peninggian jembatan ditargetkan rampung pada akhir 2026 dengan estimasi kenaikan konstruksi sekitar dua meter.

Meski proses penanganan membutuhkan waktu, Supian memastikan Pemerintah Kota Depok berkomitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat, khususnya warga Kampung Benda dan Pasir Putih.

"Tapi sekali lagi saya berkomitmen untuk menjawab harapan-harapan warga khususnya Kampung Benda, termasuk juga Pasir Putih,” pungkas dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Reni Siti Nuraeni mengatakan, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah jangka pendek guna mengurangi dampak penumpukan sampah dan sedimentasi di aliran sungai.

“Untuk DLHK, jangka pendek mengangkat sampah yang longsor ke sungai, koordinasi dengan PUPR untuk mengangkat sedimentasi, optimalisasi pengurangan sampah di hulu, dan penyelesaian perjanjian dengan pihak ketiga,” ucap dia.

Selain itu, Reni menyebutkan, DLHK juga tengah menyiapkan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Danantara serta Pemerintah Kota Bogor dalam skema kerja sama aglomerasi pengelolaan sampah.

Optimalisasi pengolahan sampah di Unit Pengolahan Sampah (UPS) juga terus dilakukan.

Lebih lanjut untuk jangka menengah, Reni menuturkan bahwa DLHK Depok menargetkan operasional pengolahan sampah menjadi refuse derived fuel (RDF) maupun solid recovered fuel (SRF) sebagai solusi pengurangan timbulan sampah.

"Sementara untuk jangka panjang, pemerintah berencana mengembangkan sistem pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui kerja sama aglomerasi bersama Kota Bogor," tutup Reni.

Laporan: Malik Sihite