telusur.co.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, guna membicarakan langkah-langkah dalam upaya pembentukan korporatisasi UMKM, di kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (17/12/19).
Teten menjelaskan, korporatisasi UMKM akan difokuskan pada empat sektor yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata serta industri.
"Dalam hal ini Menkop dan UKM ditunjuk sebagai korlap yang akan mengkoordinir langkah-langkah korporatisasi UMKM, sementara sebagai koordinatornya adalah Menko Perekonomian bapak Airlangga," kata Teten.
Bentuk korporatisasi UMKM nantinya bisa dimulai bertahap mulai dari pembentukan kelompok usaha bersama (Kube) atau kluster. Teten menjelaskan di IKM (Industri Kecil dan Menengah) yang dibina Kementrian Perindustrian, sudah banyak terdapat kluster-kluster yang nantinya bisa dibina menjadi korporatisasi UMKM. Tujuan dari pembentukan korporatisasi ini adalah selain UMKM bisa tumbuh produktif juga secara bisnis, UMKM itu bisa naik kelas.
" Selain itu produk yang dihasilkan juga harus memiliki daya saing. Jika dikelola sendiri-sendiri, akan sulit memiliki alat produksi modern, sedangkan kalau dikelola secara berkelompok, maka dimungkinkan didirikan sharing factory atau rumah produksi bersama yang akan membuat biaya produksi menjadi efisien dan tentunya meningkatkan daya saing," kata Teten.
Selain itu produk yang dihasilkan juga merupakan produk unggulan, supply bahan bakunya cukup, juga dari risetnya, produk UMKM juga mulai harus memanfaatkan peralatan pertanian modern misalnya cara pemupukan menggunakan drone, sehingga bisa menurunkan biaya produksi.
Senada, Menperin Agus Gumiwang Kartasiasmita mengatakan, lokasi kelompok UMKM di empat sektor itu (kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata dan industri) nantinya akan didekatkan dengan destinasi pariwisata prioritas yaitu Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Bunaken dan Mandalika. Tujuannya agar sektor pariwisata bisa tumbuh dengan cepat seiring pertumbuhan kluster kluster UMKM tersebut.
Skema Pembiayaan
Menperin Agus menambahkan dalam hal pembiayaan pengembangan UMKM, bisa dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu melalui APBN, kerjasama dengan swasta, dan pembiayaan melalui skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang pada 2020 plafonnya sudah dinaikkan menjadi Rp 190 triliun, suku bunga turun menjadi 6 persen/tahun, dan kredit tanpa agunan naik menjadi Rp 50 juta.
"Ini adalah upaya percepatan pemberdayaan UMKM termasuk IKM dimana harus dibentuk UMKM itu basis kegiatannya adalah korporatisasi UMKM," kata Agus.
Nantinya, kata Agus, akan ada skim khusus KUR yaitu KUR investasi dimana akan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam hal melunasi kreditnya. " Sekarang skemanya lagi dibahas OJK, dimana nantinya satu orang bisa mendapatkan Rp 50 juta namun kalau berkelompok misalnya 10 orang, bisa mendapatkan kredit Rp 500 juta," jelasnya.
Kemudian, Teten menambahkan, selama ini pelaku usaha mengeluhkan KUR yang hanya modal kerja, sehingga harus mengajukan kredit lagi. " Skema pembiayaan akan dirancang OJK sesuai komoditi tertentu, sehingga nantinya ada KUR produksi dan investasi," kata Teten.
Ia menambahkan, selain KUR, masih ada pembiayaan untuk UMKM melalui program Meekar (Membina Ekonomi Keluarga) yang jumlahnya Rp 25 triliun juga ada pembiayaan dari BLU (Badan Layanan Umum) yang melekat di Kementrian dengan jumlah total Rp 30 triliun. " Jadi untuk pembiayaan, saya kira cukuplah, dengan semua skim yang ada, apalagi KUR akan terus ditambah hingga menjadi Rp 390 triliun pada 2024," pungkas Teten.[Fh]
