telusur.co.id - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid tidak begitu mengkhawatirkan penyebaran virus corona tapi yang lebih dikhawatikannya adalah dampak ekonomi akibat virus yang telah mewabah di puluhan negara itu.
"Yang saya takutkan adalah menyentuh pada krisis ekonomi. Ini bisa dilihat dari nilai dolar dan indikasi indeks saham gabungan," kata Jazuli dalam diskusi bertema "Penerapan Pilar Kebangsaan dalam Situasi Krisis" di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (6/2/20).
Karena itu, menurut dia, justru yang sangat penting diantisipasi pemerintah saat mewabahnya virus corona itu adalah dampak ekonomi yang disebabkan penyebaran virus tersebut yang sudah mulai menjangkiti dua orang warga Indonesia itu.
"Pemerintah siap nggak mengantisipasi perlambatan ekonomi, penurunan ekonomi akibat virus corona. Jangan sampai virus corona ini dijadikan kambing hitam jika terjadi pelambatan ekonomi," kata politisi PKB.
Sejak mewabahkan virus corona di Kota Wuhan China itu dan telah menyebar di 80 negara itu kata Juzilu, banyak hubungan dagang yang terganggu dan bahkan juga mengganggu hubungan diplomatik antara negara.
Dia mencontohkan diplomasi dengan Arab Saudi agar Warga Negara Indonesia yang ingin melakukan ibadah umrah bisa dibuka. Ditutupnya sementara untuk ibadah umrah bagi umat Islam Indonesia itu merupakan bentuk krisis buat umat Islam.
"Mereka sudah menabung bertahun-tahun, sudah sampai bandara nggak jadi, dan belum tentu dia kapan berangkatnya. Sekarang ada puluhan ribuan orang yang tidak bisa beribadah umrah. Menurut saya, lama-lama masyarakat juga mengalami ketidakpercayaan kepada negara karena ketidakmampuan untuk berdiplomasi dengan Arab Saudi untuk membuka umrah ini," kata Jazilul.
Kalau Indonesia bebas dari virus corona, ulas, Jazilul, mestinnya bisa. Kenapa kalau pejabat Indonesia menyatakan Indonesia bebas itu tidak dipercaya dan harus presiden yang umumkan.
"Kalau menurut saya tidak harus presiden mengumumkan, baru dua orang. Itu menteri kesehatan di bully banyak orang dan akhirnya buat jubir. Ada krisis di situ. Justru masalahnya itu ketidak percayaan kepada aparat pemerintah, khususnya jajaran Kementerian Kesehatan terhadap statement yang disampaikan. Ini jadi krisis karena tidak dipercaya," katanya.[Fhr].
