telusur.co.id - Meninggalnya dua mahasiswa Kendari saat aksi demonstrasi menolak RKUHP dan revisi UU KPK di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara, serta penangkapan terhadap sutradara Sexy Killers Dandhy Laksono dan musisi Ananda Badudu, menyita perhatian publik.  

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mengatakan, alergi terhadap sebuah kritikan itu sudah tidak zamannya lagi.

"Pemerintah juga tak boleh menangkap para aktivis yang keras mengkritik pemerintah. Kritik itu bukan untuk dibungkam. Tapi untuk memacu kinerja yang lebih baik lagi," kata Ujang kepada telusur.co.id, Jumat (27/9/19).

Ia juga menyayangkan sikap aparat kepolisian yang memakai pendekatan refresif kepada mahasiswa dan pelajar yang melakukan unjuk rasa. Sebagai pengayom masyarakat, kepolisian sebaiknya selalu mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menghadapi para demonstran.

Ujang juga menyoroti ancaman Menristekdikit Mohamad Nasir yang meminta para rektor, dosen untuk memberitahu mahasiswa agar tak kembali turun ke jalan melakukan demonstrasi. Dan, akan memberi sanksi rektor dan dosen yang ikut menggerakkan mahasiswa turun ke jalan.

"Hak mahasiswa untuk melakukan demonstrasi. Karena dijamin oleh konstitusi. Tak bisa penerintah atau Menrsitek Dikti atau rektor menghalang-halangi mahasiswa untuk demo," tegas Ujang.

Pemerintah yang baik, kata Ujang, sejatinya harus aspiratif dan mau mendegar masukan. "Tak boleh bertindak yang berlawanan dengan kehendak rakyat. Jika rakyat menolak UU KPK, ya harusnya pemerintah menolak untuk tidak membahasnya," tukas Ujang.[asp]

Laporan : Tio P Abdullah