telusur.co.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas ESDM gencar melaksanakan sosialisasi pelayanan perizinan sektor pertambangan, mineral dan batu bara. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri sekaligus dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, didampingi Bupati Subang, di Aula Abdul Wahyan, Rumah Dinas Bupati Subang, Jumat (2/12/22).
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri pula para pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang berasal dari Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat.
Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Kasatpol PP Jawa Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Perwakilan Dinas DPMPTSP, Perwakilan Bapenda Jawa Barat, Perwakilan Direktur Reskrimsus Polda Jabar, Kepala OPD terkait Kabupaten Subang, sert para pelaku usaha pertambangan.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas ESDM berkomitmen untuk melakukan akselerasi dalam menyediakan pelayanan yang optimal bagi masyarakat khususnya pengusaha tambang untuk dapat memenuhi kewajibannya.
Adapun beberapa hal yang sudah disiapkan untuk mengakselerasi hal tersebut adalah dengan menyiapkan beberapa instrumen pendukung seperti Pergub dan SOP, menyiapkan sistem layanan digital yang mudah dan cepat melalui E-Osmosys Ver 5.0 dan lainnya.
“Diharapkan dengan sosialisasi ini bisa tercipta kolaborasi yang harmonis dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, juga para pelaku usaha demi terwujudnya kaidah pertambangan yang baik di Jawa Barat,” kata Ai Saadiyah.
Bupati Subang Ruhimat atau akrab disapa Kang Jimat, mengucapkan selamat datang kepada para pemilik IUP dan berharap sosialisasi ini dapat menghasilkan koordinasi yang baik dari berbagai pihak terkait. Kang Jimat juga mengapresiasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat yang telah menyelenggarakan kegiatasn tersebut.
“Wilujeng sumping, para pengusaha, selama 4 tahun saya memimpin di sini, baru kali ini ada sosialisasi di sektor pertambangan mineral dan batu bara digabung dengan Kabupaten Bandung Barat juga, intinya adalah komunikasi dan kita dapat bersilaturahmi,” ujar Kang Jimat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang akrab disapa Kang Uu, mengungkapkan setelah memimpin, dirinya semakin menyadari bahwa Provinsi Jawa Barat adalah provinsi istimewa, banyak orang dari daerah lain yang ingin tinggal, berusaha dan berbisnis di Provinsi Jawa Barat.
“Siapa saja yang ingin berikhtiar dan berusaha, mau berpolitik di Jawa Barat, silakan. Diproyeksikan nantinya orang di Jawa Barat akan menjadi 53 juta orang, kebutuhan semakin banyak, persaingan semakin ketat,” ujarnya.
Uu menuturkan, pemimpin yang baik adalah yang mampu berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, demikian halnya dengan peraturan dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk dalam bidang tambang, ada aturan baru yang harus didengar oleh para pengusaha. Ia pun mempersilakan para pengusaha jika ada yang ingin menyampaikan aspirasi pada kegiatan tersebut.
“Kegiatan ini bukan ingin menutup atau melarang bapak-ibu semuanya, justru kami ingin memberikan legalitas hukum agar pelaku usaha aman dan nyaman. Dan nantinya Provinsi Jawa Barat makin meningkat dalam sektor ekonomi," katanya.
Di sisi lain, kata dia, ada dampak negatif dari pertambangan jika tidak ada payung hukum yang mengaturnya, dari lahan yang dulu hijau, setelah ditambang jadi gersang, yang bolong ditinggalkan begitu saja tanpa ditambal, dan juga karena ada perputaran uang, ada peredaran minuman keras dan perjudian, yang pastinya merubah kehidupan sosial masyarakat di wilayah tersebut.
"Maka dari itu langkah yang kami ambil hari ini, pemimpin itu tidak cukup bijak, tapi harus bijaksana. Alangkah lebih baiknya sebelum membuat keputusan menjadi Pergub, kita sosialisasikan kepada para insan pertambangan, bagi yang belum lengkap perizinannya, mangga selesaikan persyaratan serta administrasinya,” ungkapnya.
Kemudian acara tersebut dilanjutkan dengan Sosialisasi pelayanan perizinan sektor pertambangan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, Sosialisasi pelayanan non perizinan sektor pertambangan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dan Sosialisasi Penanganan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin oleh Perwakilan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat. []
