telusur.co.id - Kementerian Pertanian (Kementan) terus lakukan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Tujuannya antara lain untuk membuat kelompok petani dalam jumlah besar dan membekalinya dengan manajemen, aplikasi, cara produksi dan pengolahan yang modern, serta kepastian pasar yang lebih baik.  

Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah, Surya Vandiantara menilai, bila para petani mampu terorganisir melalui korporasi petani, maka akan menimbulkan potensi yang sangat luar biasa bagi industri pertanian di Indonesia. 

"Bayangkan jika ada ratusan hingga ribuan petani terorganisir dengan baik dalam korporasi petani, maka akan memudahkan dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian," ujar Surya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/4/22).

Surya memberi contoh, saat petani telah terorganisir dengan baik dan dapat memproduksi suatu komoditas unggulan, maka tugas pemerintah akan semakin mudah. Pemerintah hanya tinggal menentukan komoditas apa yang harus dihasilkan para petani melalui berbagai riset. 

"Tentunya produktivitas akan komoditas unggulan tersebut bisa terjaga dengan baik. Karena diproduksi secara masif oleh para petani yang tergabung dalam korporasi petani," jelasnya.

Selain itu, sambung Surya, pemerintah juga dapat dengan mudah memberikan pelatihan kepada para petani apabila mereka terorganisir dengan baik dalam korporasi petani. Sehingga, permasalahan manajemen produksi yang sering dihadapi para petani saat ini bisa teratasi.

"Apabila mekanisme produksi pertanian yang efektif dan efisien bisa tercipta, dan komoditas pertanian yang di produksi merupakan komoditas unggulan yang mudah diserap oleh pasar, maka keuntungan yang diperoleh para petani juga akan menjadi lebih maksimal. Keuntungan inilah yang kemudian diharapkan secara bertahap mampu meningkatkan kesejahteraan para petani," paparnya.

Diakui Surya, masalah permodalan masih menjadi masalah yang dihadapi korporasi petani. Pasalnya, mitigasi risiko yang diterapkan perbankan di Indonesia mengharuskan adanya LTV (Loan to Value) atas underlying asset. Sementara para petani dengan pendapatan yang cenderung rendah tidak memiliki asset yang cukup untuk dijaminkan ke perbankan.

"Kita tidak bisa mendesak perbankan untuk menghilangkan kalusul LTV ini, karena terkait mitigasi risiko yang ditetapkan. Maka perlu ada pihak ketiga yang mampu memberikan jaminan kepada perbankan agar lebih aman dalam menyalurkan modal ke petani," katanya.

Kehadiran pihak ketiga ini, sambung Surya, tentunya dapat diisi oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah harus berani menjadi penjamin para petani agar bisa mengakses modal dari perbankan.

"Apabila korporasi petani ini bisa dijalankan dengan baik, maka seharusnya DSR (Debt Serve Ratio) para petani bisa tejaga dengan baik. Sehingga tidak ada keraguan bagi pemerintah untuk hadir sebagi penjamin para petani," jelasnya.

Dengan hadirnya program korporasi petani tersebut, kata Surya, dapat memberikan peluang hasil produksi pertanian sehingga bisa lebih tinggi diserap pasar, apabila pemerintah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menentukan komoditas yang perlu diproduksi. Selain itu, pemerintah bisa dengan mudah memberikan pelatihan mengenai manajemen produksi yang lebih efektif dan efisien.

"Dan melalui permodalan atau KUR Pertanian tentu akses modal menjadi lebih mudah. Apabila pemerintah berani penjadi penjamin bagi para petani," tandasnya.

Seperti diketahui, korporasi petani yang dijalankan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dari aktivitas petanian. Dengan penguatan dari hulu ke hilir, petani diharapkan akan mendapatkan keuntungan lebih besar, termasuk soal akses modal. 

Korporasi petani juga diharapkan petani bisa memanfaatkan KUR Pertanian dari perbankan, dan bisa menghadirkan pertanian yang lebih produktif serta rasional secara ekonomi. Selain itu, yang paling penting skala ekonomi dapat terus meningkat. (Ts)