telusur.co.id - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan Tri Rismaharini (Risma) tampaknya menteri yang banyak mendapat publikasi media dibandingkan menteri lain yang dilantik Presiden Jokowi pada 23 Desember 2020.

Publikasi itu diperolehnya dari kerja blusukan menemui gelandangan dan pengemis di Jakarta. 

Risma juga mendapat publikasi dari media dengan munculnya relawan Pasukan Tri Rismaharini (Pasutri) For DKI.

Dua peristiwa itu terkesan saling berkaitan yang kental bermuatan politis. Karena itu, sulit untuk meniadakan aroma politis dalam aktivitas  blusukan Risma di Jakarta.

Hal itu sangat disayangkan mengingat kapasitas Risma sebagai Menteri Sosial. Kesan di masyarakat, Risma melakukan aktivitas politis yang dibungkus aroma sosial dengan menemui gelandangan dan pengemis.

"Kalau hanya itu yang dilakukan, maka akan timbul kesan Risma sedikit bekerja tapi banyak publikasi. Hal ini tentu dapat mengecok masyarakat dalam menilai Risma. Seolah-olah Risma pekerja luar biasa hanya karena melihat gencarnya publikasi," katanya.

Padahal, apa yang dilakukan Risma bukanlah pekerjaan utama seorang menteri. Tugas utama seorang menteri menyusun kebijakan (regulasi) sesuai visi dan misi yang sudah ditetapkan.

Selain itu, menteri harus melaksanakan kebijakansesuai fungsi dan tugasnya serta melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan.

Tugas utama menteri tersebut belum ada yang dilakukan Risma. Tapi anehnya masyarakat sudah menilainya berhasil hanya karena blusukan yang gencar dipublikasikan.

Penilaian yang tidak proporsional itu harus diingatkan. Kalau tidak, nanti ada menteri yang dinilai berhasil padahal ia tidak melaksanakan tugas utamanya. Ini tentu menyedihkan. [ham]