telusur.co.id -Ketua Umum Persaudaraan 98 Wahab Talaohu mempertanyakan netralitas Badan Intelijen Negara (BIN) yang telah terbukti terlibat aktif untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2019.

“Buktinya, BIN ini seperti alat politik PDI Perjuangan. Sudah sangat jelas setelah beredar Pakta Integritas pemenangan Ganjar antara Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat,” tegasnya kepada wartawan.

Wahab mensinyalir ada keterlibatan institusi BIN dalam operasi pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud dengan mengendalikan pada PJ Gubernur, PJ Bupati atau PJ Walikota.

“Kabinda Sorong tidak mungkin berani bertindak atas nama personal. Ini sudah terstruktur, sistematis dan masif di mana BIN secara institusi digunakan sebagai alat politik,” tegasnya.

Bahkan menurut Wahab, BIN telah terkooptasi dengan partai politik sehingga harus ada rotasi kepemimpinan di BIN sehingga netralitas BIN dapat terjaga.

Itu bisa dilihat dari simbolisasi di BIN yang mengalami perubahan pasca dipimpin oleh Budi Gunawan. Logo BIN berubah dari biru menjadi merah. Pakaian dinas BIN juga ikut berubah dari biru menjadi merah. Bahkan pagar dan cat dinding di kantor BIN ikut berubah menjadi merah dan tidak hanya itu Masjid pun dipolitisasi berubah warna merah, lalu kantor BIN sudah seperti kantor cabang istimewa PDIP, ini sangat miris dan memalukan," beber dia.

Menurutnya, BIN harus bertindak netral dan profesional seperti TNI dan Polri yang tetap konsisten menjadi alat negara. Maka menurut Wahab jalan satu-satunya agar BIN dapat netral dan profesional dalam pilpres 2024 adalah dengan mengganti Kepala BIN Budi Gunawan.

“Institusi BIN harus diselamatkan. Netralitas dan profesionalitas BIN di pilpres 2024 dapat terlaksana bila Budi Gunawan dicopot dari jabatannya. Selama masih ada Budi Gunawan maka selama itu juga BIN akan jadi alat politik PDI Perjuangan,” tutup Wahab.(fie)