telusur.co.id - Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin mengatakan, menjelang perayaan Mayday 2023, pengurus Partai Buruh di sejumlah daerah menerima pesan khusus dari Bawaslu agar tidak membawa atribut partai dan menyuarakan isu perburuhan yang menjadi program Partai Buruh.
Menurut Said, pesan berbau ancaman ini memberi indikasi bahwa Bawaslu daerah memiliki tendensi politik. Said menilai, sebagian dari mereka tampaknya sedang bermain politik dengan topeng sebagai pengawas.
"Bagaimana mungkin pengawas Pemilu membuat sebuah kebijakan yang hanya dikhususkan kepada salah satu parpol peserta Pemilu? Ini jelas sangat membahayakan buat demokrasi," kata Said kepada Wartawan, Minggu (30/4/23).
"Pembatasan aksi Mayday oleh Bawaslu daerah itu jelas kami tentang. Tidak mungkin Partai Buruh diminta untuk tidak merayakan Hari Buruh Internasional dan dilarang menyuarakan kepentingan buruh, sedangkan jati diri dan alasan partai ini didirikan adalah untuk membela kepentingan kelas pekerja," tambahnya.
Said menuturkan, Bawaslu sepertinya belum memahami kultur buruh. Mereka tidak paham bahwa buruh dan Partai Buruh adalah dua entitas yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.
Selain itu, lanjut Said, inisiator pelanjut Partai Buruh yang menggerakan mesin partai adalah organisasi Serikat Pekerja. Anggota dan pengurus Partai ini hampir 100 persen buruh. Bahkan Presiden Partai Buruh adalah pengurus pusat organisasi perburuhan dunia di bawah Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
"Lebih dari itu, Partai Buruh adalah penyelenggara acara Mayday. Bagaimana ceritanya penyelenggara sebuah kegiatan dilarang memasang atribut organisasinya, dan dibatasi untuk tidak menyampaikan aspirasi buruh di perayaan hari buruh," ujarnya.
Dikatakan Said, kalau alasannya dianggap sebagai kampanye di luar jadwal, ini tidak betul. Mayday adalah perayaan internal kaum buruh. Bukan kegiatan kampanye yang ditujukan untuk masyarakat umum.
Seandainya pun pada aksi mayday terpasang spanduk, poster, atribut, atau orasi yang menyuarakan kepentingan kaum pekerja, hal itu sulit dihindari sebab aspirasi buruh sama dengan program Partai Buruh.
"Oleh sebab itu, ketidakmengertian pengawas Pemilu tentang kultur kelas pekerja ini tidak boleh berujung pada kekeliruan menjalankan fungsi pengawasan yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesalahan dalam menerapkan aturan Pemilu," terangnya.
Sebagai orang yang memahami aturan Pemilu, Said memastikan acara Mayday yang diikuti bahkan diselenggarakan oleh Partai Buruh pada tanggal 1 Mei 2023 tidak ada hubungannya dengan kegiatan kampanye.
"Puluhan tahun saya berkiprah di bidang pemantauan dan pengawasan Pemilu. Saya pernah terlibat dalam penyusunan puluhan Peraturan Bawaslu RI, menjadi trainer pengawas pemilu dari seluruh Indonesia, bahkan sejak lembaga itu baru dibentuk," pungkasnya. [Tp]
