telusur.co.id - Anggota Komisi I DPR RI Hasbi Anshory menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penyiaran di wilayah perbatasan. Hal itu dikemukakannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Penyiaran di Daerah Perbatasan Sebagai Penjaga Kedaulatan Negara" di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/24). 

"Temanya bagus sekali yaitu penyiaran di daerah perbatasan dan menjaga. Tapi yang perlu kita garisbawahi di perbatasan itu jaringan kita masuk atau tidak? Kalau kita bilang untuk menjaga merekat kebangsaan, tapi mereka tidak bisa menonton media dari Indonesia sama aja bohong, itu yang pertama," ujar Hasbi.

Politikus NasDem ini juga menyoroti masalah infrastruktur penyiaran dan internet di daerah perbatasan. 

"Kita jangan berbicara perbatasan, di daerah pemilihan saya juga masih ada yang belum bisa menonton penyiaran dan termasuk internet. Kemudian di zaman digital sekarang apakah medsos ini bisa masuk ke daerah perbatasan atau tidak, baru kita bicara ini untuk merekatkan persatuan," tambahnya.

Hasbi juga menekankan pentingnya peran TVRI dan televisi swasta dalam menjaga persatuan bangsa. 

"TVRI yang diatur dalam undang-undang sebagai pemersatu ini harus bekerja sama juga dengan pemerintah daerah, mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga lokal konten kemudian budaya-budaya lokal yang ada di daerah itu pemerintah Daerah yang lebih besar," jelasnya.

Selai itu, ia juga menggarisbawahi perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat infrastruktur penyiaran di daerah terluar. 

"Sekali lagi untuk menjaga pemersatu bangsa ini di samping di nasional, TV lokal dan TVRI yang ditugaskan oleh negara melalui undang-undang ini, infrastruktur yang disiapkan, jangan bicara lain-lain," pungkasnya. [Tp]