telusur.co.id - Ratusan massa petani, terlihat melakukan aksi unjuk rasa di depan Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/19).
Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (GEMA PS), meminta adanya perbaikan terhadap pelaksanaan perhutanan sosial di Indonesia, utamanya di hutan negara di Jawa melalui izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS).
Menurut Deputi Kebijakan Advokasi dan Hukum GMPSI Carkaya, IPHPS merupakan program yang pro rakyat. Hanya saja, dalam praktek di lapangan, disebutnya, program itu berjalan dengan tidak benar.
Dikatakannya, banyak masyarakat petani berharap, bisa mendapatkan segera SK perizinan pengelolaan lahan hutan negara di daera- daerah. Tapi, kata dia, tidak semua petani yang mendapatkan SK Lahan itu.
"Kayak ada yang motong di bawah. Izin tidak dikeluarkan, malah memberikan izin-izin ke perusahaan besar. Kemudian ada BUMN yang menghambat kita, kita dilaporkan, di-pressure dan sebagainya," Sebut Carkaya, kamis (10/10/19).
Karena masalah itu, terang Carkaya, banyak masyarakat petani yang mengeluh.
“Kawan-kawan menjerit, mereka mengeluh, mereka mengajukan SK selama 2 tahun, belum diproses sampai sekarang. Bukan tambah sejahtera, sengsara mereka,” katanya.
Oleh karena itu, ia mendesak Jokowi untuk serius memperhatikan persoalan lahan hutan ini, dengan membentuk badan otoritas khusus perhutanan sosial atau staf khusus Presiden untuk isu sumber daya alam, reforma agrarian dan perhutanan sosial.
Menurutnya, hal itu harus disegerakan karena badan itu berguna melakukan percepatan redistribusi areal perhutanan sosial di Indonesia dan penataan produksi pasca SK. Mengingat, areal Perhutanan Sosial Indonesia mencapai +13,8 juta hektar.
"Kita mengharapkan Presiden serius membentuk badan otoritas khusus perhutanan sosial untuk mem-back up ini. Dan petani bisa merasakan manfaat tersebut dengan cepat," sebutnya.
Bukan hanya itu, massa dari GEMA PS juga meminta kepada Presiden Jokowi, mengalokasi lahan melalui penunjukan kawasan perhutanan sosial oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas kawasan hutan dalam data numeric perhutanansosial prioritas 537.668 hektar hingga 1.127.073 hektar sebagai areal perhutanan sosial dikeluarkan dari areal kerja perum perhutani
Menambahkan areal hutan Negara yang telah dikelola masyarakat secara agroforestry, areal konflik tenurial (yang tidak berlatar belakang historis pra colonial), konversi SK Pengakuan dan Perlindungan Nota Kesepakatan Kerjasama (kemitraan) menjadi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial
Penyerahan SK IPHPS sebanyak +8.800 hektar di Jawa Tengah, percepatan verifikasi 61 usulan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia seluas 49.262 hektar, penyelesaian penandaan batas SK IPHPS (malang, blitra, grobogan), penyelesaian sisa kayu dan tanaman kayu putih atau sisa asset Perum Perhutani di areal IPHPS
Peninjauan kembali kebijakan PNBP untuk produk tanaman pangan dan evaluasi praktek implementasinya, serta penyempurnaan Permen LHK No 39 tahun 2017 dan Permen LHK No 83 Tahun 2016.
Serta, dukungan pembiayaan APBN untuk sosialisasi, fasilitasi usulan perhutanan sosial, penandaaan batas lahan, pembangunan embung sarana penampung air dan infrastruktur jalan produksi pertanian. [Fhr]
