telusur.co.id - Krisis Iklim yang saat ini semakin terasa dampaknya, tidak bisa dihadapi sendirian. Butuh kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kerugian masyarakat tidak semakin meluas.

Karena itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak elemen masyarakat termasuk diantaranya _Civil Society_ untuk berkolaborasi mencegah dampak krisis iklim.

"Mohon maaf kalau saya tidak lagi menggunakan istilah _climate change_ lagi, karena bagi saya situasi saat ini sudah masuk dalam kategori _krisis iklim_ yang harus dicegah segera dengan manajemen krisis,"

"Saya mengajak seluruh pihak, termasuk  _Civil Society_ untuk kolaborasi bersama MPR menemukan solusi terbaik mencegah krisis iklim. Saya di MPR siap menjadi titik temu bagi semua _stakeholders_ bidang energi dan lingkungan untuk merumuskan solusi,"

Hal ini disampaikan Eddy Soeparno dalam Diskusi Aktual bersama _Think Policy_, sebuah lembaga advokasi kebijakan  yang dimotori anak-anak muda.

Menurut Doktor Ilmu Politik FISIP UI ini, Transisi Energi seharusnya menjadi prioritas bagi segenap kementerian yang menaunginya.

"Untuk saat ini transisi energi, sarat kebijakan namun dibutuhkan  _champion_ yang dapat senantiasa mengawal berjalannya proses transisi energi agar senantiasa _on time_ dan _on track_"

"Situasi Ini sebenarnya adalah _call to action_ bagi seluruh pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, asosiasi, akademisi dan lain-lain bersama MPR dan pemerintah untuk merumuskan strategi kelembagaan terbaik dalam mempercepat transisi energi," lanjutnya.

Andhyta F Utami selaku founder Think Policy menyampaikan apresiasi atas komitmen Eddy Soeparno menjadikan MPR sebagai Rumah Kolaborasi.

"Seperti strategi kelembagaan Pak Eddy, Think Policy juga memiliki pikiran yang sama, bahwa hadirnya institusi yang secara spesifik menangani permasalahan penting seperti krisis iklim dan transisi energi , sangat krusial demi keberhasilan program penting ini secara nasional,” lanjutnya.

Mengenai transisi energi dan turunan kebijakannya, Andhyta sepakat dengan Eddy Soeparno bahwa harus ada _champion_ atau leading sector yang khusus menangani transisi energi.

"Bahkan dalam beberapa kali kami diskusi dengan teman-teman pegiat lingkungan dan transisi energi, kalau ditanya apa kementerian yang diharapkan maka jawabannya adalah kementerian yang menangani transisi energi secara khusus. Karena urgensi sekaligus banyaknya masalah yang harus diurai untuk mempercepat prosesnya," tutup Andhyta yang akrab disapa Afu ini