telusur.co.id - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, pemerintah harus membuat persiapan dan memimpin rakyat Indonesia menghadapi masa puncak penyebaran wabah virus Corona. Hal itu dikatakan Sukamta dalam keterangan tertulis menanggapi perkembangan penanganan virus corona di Indonesia, Jumat (13/3/20).
“Pemerintah kita harus terbuka dan memimpin rakyat dalam menghadapi virus Corona ini. Saya sudah memperingatkan sejak awal virus ini menyebar namun pemerintah seperti merespon lambat dan menganggap enteng virus ini. Pernyataan dan tindakan pemerintah menjadi buktinya,“ kata Sukamta.
Wakil Ketua Fraksi PKS SPR RI ini mengungkapkan, wabah Covid-19 yang melanda Indonesia terus bertambah jumlah kasusnya setiap hari. Jika di China telah berlangsung beberapa bulan, di Indonesia saat ini merupakan fase awal penyebaran, terus mengalami peningkatan dan akan mencapai puncak pada rentang 60-80 hari kedepan sesuai dengan permodelan penyebaran virus corona yang Pemerintah buat.
Terkait dengan kondisi ini Sukamta menekankan beberapa kebijakan yang tepat harus diambil oleh pemerintah.
Pertama, kata dia, Presiden harus menyampaikan secara terbuka kepada rakyat apa langkah yang direncakan dan akan diambil oleh pemerintah. Kemudian menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh rakyat untuk mendukung keberhasilan rencana tersebut.
"Langkah ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian dan ketenangan kepada rakyat. Ujian kualitas kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi taruhannya,” tegas anggota Banggar DPR RI ini.
Kedua, kata dia, kebijakan pemerintah harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia, bukan mengambil kebijakan yang aneh dan terkesan mengesampingkan manusia dibandingkan dengan menjaga stabilitas ekonomi. Menjaga kondisi ekonomi penting namun lebih penting menjaga nyawa rakyat Indonesia.
"Apalagi WHO telah mengaitkan penyebaran cepat virus Corona akibat kelambanan penanganan oleh banyak negara, salah satunya bisa jadi Indonesia. Rakyat memantau, merasakan dan mengambil kesimpulan dari informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan penanganan pemerintah,” ujar dia.
Ketiga, lanjut dia, pemerintah harus menyiapkan kondisi darurat ketika fase puncak penyebaran mulai dari skema level penanganan pasien, status kondisi penyebaran, kecepatan respon dan penanganan, hingga menyiapkan fasilitas.
"Selain itu, langkah-langkah yang akan diambil menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, kebijakan di bidang pendidikan terkait interaksi di sekolah dan kampus, kebijakan di bidang ekonomi yang strategis jangka panjang yang membela rakyat Indonesia secara keseluruhan bukan hanya masyarakat elite," tuturnya.
Menurutnya, aspek terpenting dalam penanganan di luar medis adalah aspek psikologis. Kepanikan masyarakat ketika pengumuman kasus pertama menjadi pelajaran bahwa pemerintah gagal mengelola aspek psikologis rakyat.
"Pemerintah harus terbuka, jelas dan meyakinkan dalam bertindak. Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan didukung rakyat, Indonesia bisa berhasil menghadapi krisis ini,” terang dia.
Keempat, tambah dia, soal anggaran. Pemerintah perlu memperjelas soal anggaran ini. Setelah dinyatakan pasien Covid 19 tidak dicover BPJS, karena kondisi bencana, kalau itu ditangani oleh BNPB, maka perlu diperjelas dan dikomunikasikan, bagaimana mekanismenya dan berapa besarannya.
Diungkapkannya, selama ini rumah sakit masih banyak menanggung piutang dari BPJS. Karenanya dia mengingatkan, jangan sampai ketidak jelasan soal penanggung anggaran ini membuat Rumah Sakit menjadi enggan melayani pasien terduga terinfeksi covid-19.
"Begitu pula kalau pasien ditemukan positif ketika di luar negri, siapa yang menanggung biayanya? Kami berharap, pemerintah mengkomunikasikan dengan jelas oleh orang yang diberi otoritas jelas. Jangan semua orang berbicara dengan isi berbeda- beda sehingga justru membuat makin keruh suasana," pungkasnya.
Untuk diketahui, menurut data dari pemerintah per 13 Maret 2020 sore ini, terdapat 69 kasus telah terkonfirmasi dan 4 pasien meninggal dunia. [Tp]
