telusur.co.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mendukung rencaana pemerintah yang akan melakukan pemekaran di Papua. Harapannya, agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi kesejahteraan, kualitas hidup, pendidikan, kesehatan Orang Asli Papua (OAP) meningkat.
"Kami sangat mendukung pemekaran Papua asalkan benar-benar untuk peningkatan kualitas manusia Papua. Kemudian, pemerintah memperhatikan aspirasi rakyat Papua dan memiliki rencana strategis serta implementasi secara bertahap membangun manusia-manusia Papua," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta di Jakarta, Kamis (4/3/21).
Menurut Sukamta, pemekaran harus mampu meningkatkan IPM Papua dan Papua Barat yang hingga saat ini setiap tahun selalu berada di bawah rata-rata IPM nasional.
Terlebih, selama 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat terkesan hanya memberikan dana dari pusat ke daerah, kemudian membiarkan dana dikelola secara bebas oleh pemerintah daerah Papua dan papua Barat.
"Dana puluhan triliun digelontorkan untuk Otsus namun dalam implementasi, pengawalan dan evaluasi terhadap hasil masih jauh sekali dari harapan rakyat Papua," tuturnya.
Dana Otsus, lanjut Sukamta, lebih banyak dialokasikan untuk belanja birokrasi pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan kebutuhan layanan publik yang menyentuh rakyat secara langsung minim dan tidak berjalan baik.
Secara khusus, Sukamta menekankan bahwa pemekaran, otonomi khusus harus memprioritaskan subjek utama yaitu Orang Asli Papua. Pendekatan pembangunan manusia Papua harus khusus tertuju pada Orang Asli Papua yang selama ini merasa terpinggirkan, termarjinalkan, inferior dan merasa hanya diperalat saja.
Orang Asli Papua merasa makin tersisih dengan hadirnya para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini merupakan problem serius, karenanya pemerintah harus fokus menyelesaikanya.
"Persoalan pemekaran, dana otsus hanyalah metode atau sarana sedangkan sasaran, rencana penyelesaian, implementasi, monitoring dan evaluasi harsu dilakukan dengan baik dan ketat agar tidak terulang lagi kegagalan dana otsus dan pemekaran wilayah," ungkapnya.
Lebih lanjut, Sukamta mengingatkan pemerintah bahwa pendekatan pemerintah di Papua harus menyentuh akar masalah Papua.
"Yaitu diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang mengangkat kesejahteraan Orang Asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," tukasnya.[Fhr]
