telusur.co.id -  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan dukungan penuh terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk melindungi anak Indonesia dari ancaman radikalisme yang semakin masif di dunia digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan, perlindungan anak di ruang maya menjadi prioritas utama. “Fitur komunikasi seperti chat dengan orang tidak dikenal merupakan titik rawan yang kerap dimanfaatkan untuk rekrutmen dan radikalisasi anak. Kami meminta platform digital dan game global seperti Roblox menyesuaikan fiturnya, terutama membatasi interaksi anak dengan pihak yang tidak dikenal,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/04/2026).

PP TUNAS menjadi tindak lanjut masukan berbagai pihak, termasuk BNPT, untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak. Kepala BNPT, Komjen Pol (Purn) Eddy Hartono, menyebut regulasi ini sebagai langkah berani dan tepat dalam implementasi amanat Undang-Undang perlindungan anak di dunia maya.

“Fitur komunikasi dalam game online dapat menjadi celah digital grooming dan paparan ideologi radikal. Dengan PP TUNAS, kita perkuat pertahanan sistematis terhadap propaganda jaringan terorisme yang menyasar anak-anak,” tegas Eddy Hartono.

BNPT bersama aparat penegak hukum sebelumnya berhasil menghentikan upaya rekrutmen terhadap 112 anak melalui platform Roblox. Eddy menegaskan komitmen terus bersinergi dengan Kemkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ruang digital Indonesia aman bagi generasi muda.

“Melalui PP TUNAS, kita bangun benteng perlindungan yang lebih kuat demi masa depan anak-anak Indonesia yang bebas dari ancaman radikalisme,” pungkasnya.