telusur.co.id - Anggota Komisi VII DPR, Hendrik Halomoan Sitompul menganggap, turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) Migas, merupakan kesalahan dari operator Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).  

"Saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini turunnya dan memang tidak salah Dirjen Migas, ini adalah salahnya operatornya. Operator itu salah satu kumpulan dari KKKS," kata Hendrik dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/24). 

Hendrik meminta Dirjen Migas menelusuri penurunan tersebut. Karena, para KKKS terlihat santai dengan adanya penurunan itu. 

"Karena saya lihat, saya amati Pak Dirjen, para pengusaha-pengusaha KKKS ini ketika PNBP-nya turun ligting ya bukannya murung gitu," ujarnya. 

Seharusnya, tegas Hendrik, para operator KKKS perlu mendalami faktor sebenarnya penurunan PNBP. 

"Para pengelola-pengolah KKKS ini mereka happy kok, walaupun turun ya," ucapnya

"Ini kita harapkan sebagai pemangku kebijakan betul-betul mendalami apa sebenarnya yang terjadi di proses lifting kita, apa benar-benar memang turun? Akhirnya kan berdampak PNBP kita pak," tambahannya. 

Sebelumnya, pemaparan Dirjen Migas pada RDP tersebut dikatakan bahwa, "Relalisasi PNBP SDA Migas 2024 (s/d 20 Mei) sudah mencapai Rp36.81 triliun dari target sebesar 110.15 triliuntriliun," kata Dadan Kusdiana.[Fhr]