telusur.co.id -Publik kembali menaruh perhatian besar pada penetapan awal Syawal 1447 Hijriah. Kali ini, potensi perbedaan tanggal Hari Raya Idulfitri antara Muhammadiyah dan Pemerintah mulai terpetakan berdasarkan metode perhitungan yang digunakan masing-masing pihak.
Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Oman Fathurohman, mengungkapkan bahwa Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Keputusan ini berpegang teguh pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) berbasis perhitungan astronomi atau hisab.
“Untuk Muhammadiyah jelas. Dengan KHGT, 1 Syawal itu Jumat, 20 Maret 2026,” ujar Oman pada siniar Jejak Ulama Tarjih di Tarjih Channel, dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Selasa (17/3).
Menurut Oman, penggunaan metode hisab melalui KHGT memberikan keunggulan berupa kepastian waktu jauh-jauh hari. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk melakukan persiapan mudik dan perayaan Lebaran dengan lebih terencana.
Di sisi lain, Pemerintah RI melalui Kementerian Agama diprediksi akan menetapkan awal Syawal yang berbeda. Pemerintah sejauh ini masih menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
Lebih lanjut Oman menjelaskan, berdasarkan data astronomi pada malam 29 Ramadan atau Kamis, 19 Maret 2026, posisi hilal di wilayah Indonesia kemungkinan besar belum memenuhi standar MABIMS tersebut.
“Kalau melihat data, pada Kamis malam itu belum memenuhi kriteria. Maka kemungkinan besar pemerintah menetapkan 1 Syawal pada Sabtu,” jelas Oman.
Lebih lanjut, Oman mengurai bagaimana kriteria astronomis bekerja dalam memverifikasi laporan rukyat (pengamatan mata telanjang). Dalam praktik Sidang Isbat, sering kali laporan terlihatnya hilal dari lapangan dianulir karena secara sains posisi hilal dianggap mustahil terlihat.
“Sering kali yang terjadi, laporan terlihatnya hilal ditolak karena tidak sesuai kriteria,” ungkapnya.
Hal ini menunjukkan bahwa kriteria bukan sekadar panduan, melainkan alat uji validitas hasil rukyat di lapangan.
Bagi Muhammadiyah, pilihan pada KHGT merupakan upaya menjawab kebutuhan global umat Islam agar tidak lagi terjebak pada batasan wilayah lokal.
“Hisab itu memberi kepastian. Itu sebabnya Muhammadiyah memilih hisab,” tegas Oman.
Meski terbuka celah perbedaan hari raya antara Muhammadiyah pada Jumat (20/3) dan Pemerintah kemungkinan pada Sabtu (21/3), Oman menegaskan bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang perlu dibenturkan. Perbedaan metode antara hisab dan rukyat merupakan konsekuensi logis dari sebuah ijtihad keilmuan yang sah dalam Islam.
Ia menekankan pentingnya kedewasaan beragama dalam menyikapi dinamika penetapan 1 Syawal ini. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat tetap menjaga kerukunan di tengah keragaman hasil perhitungan.
“Ini wilayah ijtihad. Yang penting bagaimana kita menyikapinya dengan bijak,” tutupnya.
