telusur.co.id - Wakil Sekertaris Jendral PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyatakan, PPP menyetujui usulan revisi Pilkada langsung. "PPP sepenuhnya sepakat dengan usulan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung," ujar Awiek dalam pesan singkat, Kamis (7/11/19).

Menurut Awiek, apabila dilihat dari manfaat dan mudhoratnya, evaluasi itu penting. Melihat, akhir-akhir ini marak kepala daerah terjerat kasus korupsi di KPK, akibat biaya politik yang tinggi dalam Pilkada langsung.

Apalagi, kata dia, salah satu kelemahan Pilkada langsung yakni tingginya biaya politik, sehingga menyebabkan terjadinya orientasi balik modal ketika menjabat. "Banyaknya OTT kepala daerah ternyata bermotif sama yakni untuk menutupi biaya politik yang tinggi," sebut Awiek kembali.

Oleh karena itu, dalam evaluasi Pilkada langsung ini, PPP mengusulkan agar instrumen pembiayaan yang tinggi bisa dikurangi, waktu pelaksanaan kampanye yaang diperpendek, subsidi ataupun penyediaan saksi oleh negara untuk menciptakan keadilan, penguatan Bawaslu dengan menambah satgas money politic, sampai dengan mengembalikan kepala daerah dipilih oleh DPRD. "Jika berani. kembalikan Pilkada melalui DPRD," ucap Awiek.

Hanya saja, apabila dikembalikan ke DPRD. Dia memberikan catatan, agar pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap money politic di DPRD. "Memberikan sanksi berat bagi parpol yang terbukti menerapkan mahar dalam pencalonan. Sanksi berat berupa diskualifikasi hingga pembubaran parpol," ungkapnya lebih lanjut. [Ham]