telusur.co.id - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, wacana Presiden RI kembali dipilih oleh MPR merupakan penghianatan agenda reformasi.
Melihat, dipilihnya presiden secara langsung oleh rakyat merupakan buah dari reformasi. Setelah pengalaman pahit berada di bawah rezim otoriter dengan legitimasi absolut MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
"Mengapa kita mudah lupa sejarah bagaimana instabilitas pemerintahan, di tengah jalan presiden sangat mudah di impeachmen/dijatuhkan. Dijatuhkan Gusdur di tengah jalan oleh MPR mestinya cukup menjadi pembelajaran penting bagi kita betapa rapuhnya legitimasi presiden dipilih melalui mekanisme MPR," ungkap Pangi dalam pesan singkat, Jumat (29/11/19).
Selain presiden harus dipilih oleh MPR lewat amandemen konstitusi. Menurutnya, masih sangat terbuka solusi dan alternatif lain untuk menekan dan meminimalisir mahar atau biaya politik yang tinggi dalam Pemilu, seperti memperbaiki paket undang-undang pemilu terkait pembiayaan politik, penghapusan ambang batas pencalonan presiden, mahar politik dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu.
"Selama upaya perbaikan sistem pemilu belum dilakukan secara optimal, maka sangat naif sekali rasanya menyalahkan pilihan sistem ini dan kemudian menggantinya dengan pilihan sistem lain yang telah terbukti membawa bangsa ini ke dalam sejarah kelam,"
Untuk itulah, ia menilai, wacana kembalinya presiden di pilih oleh MPR lewat amandemen, merupakan indikasi malas berfikir dan gagal dalam berlogika.
"Gagal berlogika itu tergambar dengan sangat jelas, ketika problematika dan solusi yang ditawarkan tidak nyambung sama-sekali. Jika persoalan politik berbiaya tinggi, politik uang dan keterbelahan publik yang melahirkan konflik menjadi argumen utama untuk menghapus pemilu langsung maka solusinya bukan serta-merta mengganti sistem," tegasnya. [Ham]
