telusur.co.id - Pusat Sosial Politik Indonesia (Puspolindo) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tidak terus menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, khusus nya siswa sekolah.
Direktur Eksekutif Puspolindo, Dean Cahyani, menegaskan sejak diluncurkan, program MBG justru menimbulkan banyak persoalan serius.
Selain membebani anggaran negara dengan memangkas pos penting lainnya, pelaksanaan program ini juga disebut telah gagal memberikan jaminan kesehatan, karena telah menelan korban keracunan siswa di berbagai daerah.
“Mau berapa banyak lagi siswa yang menjadi korban? Anekdot yang menyebut MBG sebagai ‘Makan Beracun Gratis’ jangan dianggap sepele. Ini bukan sekadar kritik, tapi peringatan atas buruknya pengelolaan. Program ini lemah perencanaan dan pengawasan nya, sehingga banyak kasus keracunan dimana-mana," ujar Dean dalam keterangan resminya, Sabtu (4/10/2025).
Dean menilai, program ini juga menambah beban psikologis bagi guru dan kepala sekolah yang terpaksa ikut menangani distribusi dan pengawasan makanan, di luar tugas pokok mereka sebagai tenaga pendidik.
Ia juga mengingatkan, jika persoalan tidak segera ditangani, program MBG bisa menjadi beban politik dan citra buruk bagi pemerintahan Prabowo yang baru berjalan setahun.
“MBG kan salah satu program unggulan dan prioritas Prabowo, jangan sampai tercoreng hanya karena satu program yang pelaksanaannya amburadul. Presiden ini berambisi mempertahankan, tapi tidak ada perbaikan yang signifikan,” tambahnya.
Sebagai solusi, Dean menyarankan agar program ini dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi total, mulai dari sistem distribusi, sanitasi, kualitas bahan baku, hingga aspek pengawasan dan pelibatan pihak sekolah.
“Pemerintah jangan antikritik. Sudah banyak korban para siswa dan guru yang keracunan massal, bahkan ribuan datanya. Satu nyawa saja yang terancam, itu sangat berharga. Jangan hanya minta maaf progamnya tidak berjalan baik, tapi betul-betul dievaluasi dan ini harus dihentikan,” jelasnya.
Selain itu, dugaan keterlibatan pengusaha dan anggota DPR dalam kepemilikan atau pengelolaan dapur program MBG di sejumlah daerah juga menjadi catatan Puspolindo.
Meski tidak menyalahi aturan, Dean menilai keterlibatan itu melanggar etika dan merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Benar, tidak menyalahi aturan, tetapi hal-hal seperti ini tidak perlu lagi dimonopoli oleh pemilik modal besar. Beri kesempatan kepada rakyat kecil untuk bangkit,” katanya.
Dean mengingatkan, MBG merupakan program prioritas sekaligus janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah semestinya memperluas keterlibatan para pelaku UMKM dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis, agar lebih sejalan dengan tujuan program tersebut.
“Kalau UMKM dilibatkan, perputaran ekonomi lokal juga berjalan. Tapi kalau ada pemilik modal yang ikut mengurus dapur MBG, biasanya dia sedang mencari keuntungan bisnis pribadinya,” tutup Dean.
