telusur.co.id - Upaya pemulihan pendidikan di wilayah terdampak bencana mendapat perhatian serius dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menilai program revitalisasi ribuan sekolah di Sumatra harus menjadi momentum untuk membangun sistem pendidikan yang lebih tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan Kurniasih menyusul langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,9 triliun untuk merevitalisasi 3.084 bangunan sekolah di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia menyambut baik kebijakan tersebut sebagai langkah penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan di daerah terdampak.
“Langkah yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan upaya yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).
Namun, Kurniasih menegaskan bahwa pemulihan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Ia mendorong agar konsep sekolah tangguh bencana diintegrasikan dalam proses revitalisasi, mulai dari desain bangunan yang aman, sistem pembelajaran fleksibel, hingga kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.
Menurutnya, sekolah di daerah rawan bencana perlu memiliki standar mitigasi yang jelas, termasuk simulasi kebencanaan yang dilakukan secara berkala serta pemetaan risiko yang menjadi dasar kebijakan pendidikan di wilayah tersebut.
Selain infrastruktur, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Guru dinilai perlu dibekali pelatihan pembelajaran darurat, sementara siswa membutuhkan dukungan psikososial agar proses belajar tetap stabil meski berada dalam situasi sulit.
“Momentum revitalisasi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pendidikan jangka panjang,” katanya.
Kurniasih juga mendorong pemanfaatan teknologi pendidikan sebagai solusi alternatif ketika pembelajaran tatap muka terganggu akibat bencana. Menurutnya, sistem pembelajaran berbasis digital dapat menjadi penopang penting agar akses pendidikan tetap berjalan dalam berbagai kondisi.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan pendidikan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut juga sejalan dengan agenda penguatan sumber daya manusia dalam Asta Cita pembangunan nasional.
“Dengan sinergi yang kuat, proses pemulihan ini diharapkan bukan hanya memulihkan kondisi sekolah, tetapi juga menghadirkan sistem pendidikan yang semakin kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan ke depan,” tutupnya.
