telusur.co.id - Sejumlah politisi terus bergerilya mendekati PCNU-PCNU Jakarta terkait makin dekatnya Konferensi Wilayah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (Konferwil PWNU) DKI Jakarta, April 2021. Sayangnya, beberapa politisi yang menjadi kandidat PWNU Jakarta tersebut pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ini bisa menjadi beban. Kasihan PWNU nya," kata Pengamat Politik Ujang Komarudin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/3/2021).
Lebih jauh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menjelaskan kandidat yang memiliki rekam jejak kurang bagus akan membuat PWNU terdampak negatif. Sehingga membuat citra lembaga menjadi kurang baik di mata masyarakat. "Jangan sampai PWNU Jakarta nanti, dikait-kaitkan dengan kasus korupsi tersebut," ungkapnya.
Dosen FISIP Universitas Al Azhar ini menyarankan agar para PCNU-PCNU jangan sampai salah memilih. Hal ini demi masa depan dan menyelamatkan wibawa serta marwah PWNU. "Jadi cari ketua PWNU Jakarta yang bersih dan tidak tersandara oleh kasus korupsi. Agar PWNU tak menjadi beban," terangnya.
Disinggung soal ngototnya para politisi dan birokrat ini, kata Ujang lagi, karena para politisi tahu bahwa menjadi Ketua PWNU Jakarta merupakan cara yang mudah untuk bisa maju pada Pilgub 2024 nanti. "Bahkan bisa menjadi alat bargainning politik kepada pihak lain," tegasnya.
Yang jelas, sambung Ujang lagi, jika nanti yang terpilih politisi, maka dampaknya PWNU tak bisa independent lagi. "Sulit nantinya memposisikan PWNU sebagai gerakan civil society, dengan kekuasaan yang cenderung memihak. Soal independensi," paparnya lagi.
Seperti diketahui, Konferensi Wilayah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta yang akan digelar April 2021, tinggal satu bulan lagi. Tercatat sejumlah kandidat, yakni Jazilul Fawaid (PKB), Nusron Wahid (Golkar), H Lulung (PAN), Marullah Matali (Sekda DKI Jakarta), R Budiansyah, Syamsul Maarif, H Tatang Hidayat dan Zainal.
Ditempat terpisah, Sekretaris Steering Committee (SC), Mastur yang dikonfirmasi wartawan mengatakan pihaknya tidak bisa melarang siapapun yang mendaftar menjadi calon. "Semua kandidat punya kesempatan yang sama, silahkan saja mendaftar," ujarnya.
Ditanya siapa kandidat yang paling kuat, Mastur tak mau berkomentar. "Saya panitia, tidak boleh memihak kepada calon. Silahkan tanya kepada masing-masing calon," pungkasnya. (Btp).
