telusur.co.id -Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait pembangunan dan perawatan infrastruktur di daerah dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU), Selasa (07/04/2026).
Dalam Rapat Kerja tersebut, Ijeck menekankan pentingnya perhatian serius terhadap kondisi badan jalan, parit, serta retaining wall, terutama di wilayah rawan longsor seperti di Sumatera Utara. Menurutnya, banyak jalur lintas yang rentan longsor serta sistem drainase yang tersumbat dan belum dirawat secara optimal.
“Di negara kita yang hanya memiliki dua musim, hujan dan kemarau, bencana longsor terus berulang, terutama saat musim hujan,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar tersebut juga menyoroti kondisi sedimentasi sungai yang semakin tinggi dan memicu banjir meski curah hujan tidak terlalu besar. Berdasarkan perkiraan BMKG, curah hujan tinggi diprediksi kembali terjadi pada awal Mei, yang berpotensi memicu banjir di berbagai wilayah, termasuk Sumatera.
Salah satu perhatian utama Ijeck adalah kondisi Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang. Ia mengungkapkan adanya aktivitas galian ilegal di tanggul sungai yang berlangsung selama bertahun-tahun dan berpotensi menyebabkan tanggul jebol.
“Kalau tanggul itu pecah, banyak kecamatan akan terdampak. Ini harus ditangani serius, tidak cukup hanya oleh kepala balai, tapi perlu koordinasi lintas instansi,” tegasnya.
Selain itu, Legislator Dapil Sumut I tersebut juga menyinggung rencana normalisasi sungai di Kota Medan yang hingga kini belum terealisasi, meski telah direncanakan sejak lama. Ia bahkan menyebut adanya bangunan warga, termasuk masjid, yang mengalami kerusakan akibat kondisi sungai yang belum tertangani.
Permasalahan lain yang disorot adalah banjir rob di wilayah Belawan. Ijeck menyebut proyek tanggul yang dibangun oleh Kementerian PUPR belum rampung sepenuhnya, sehingga air masih masuk ke pemukiman warga.
“Akibatnya, rumah warga seperti kolam karena air terjebak dan tidak bisa mengalir keluar secara maksimal,” ujarnya.
Sebagai Informasi, Komisi V DPR RI dijadwalkan akan melakukan kunjungan lapangan ke wilayah tersebut untuk melihat langsung kondisi yang ada.
Terakhir, Ijeck meminta pemerintah menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah padat penduduk dan daerah pertanian yang berpotensi terdampak besar jika terjadi bencana.
“Dengan keterbatasan anggaran, harus ada prioritas. Jangan sampai kerusakan yang bisa dicegah justru menimbulkan kerugian lebih besar di kemudian hari,” pungkasnya.
