telusur.co.id - Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP). Agenda rapat, menyoroti beberapa hal diantaranya evaluasi masalah serapan anggaran dan pengawasan di lapangan.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Husni Tamrin mengatakan bahwa dari hasil evaluasi dari dengar pendapat adalah mengenai masalah silpa yang ada di DPRKPP. Kendati ini bukan hasil dari masalah kinerja, tetapi melainkan karena tidak terserapnya anggaran pembebasan lahan sebesar 60 miliar.

"Pembebasan lahan tidak bisa dilakukan karena peta bidangnya belum dikeluarkan instansi terkait dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan ini pun menjadi keluhan DPRKPP," kata dia yang di wawancarai, kamis (16/01)

Jelas dia, dalam waktu dekat komisi III akan mengundang semua instansi terkait terutama BPN dan DPRKPP terkait masalah peta bidang pembebasan lahan yang tidak kunjung tuntas. 

Selain keluhan masalah kinerja dan pengawasan, paparnya, ada pula persoalan masalah kualitas pekerjaan serta masalah PJU yang mati. Bahkan ada rencana dari komisi III untuk melakukan sidak lapangan terkait banyaknya pengaduan juga yang disampaikan teman media.

"Bukan maksud dari komisi III untuk menjustice DPRKPP Kabupaten Bekasi, tetapi disini untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawasan," kata politisi Gerindra

Kedepan, menurutnya dinas dan bidang masing-masing yang menjadi mitra komisi III harus banyak memperbaiki kinerjanya sesuai perencanaan yang dibuat. [ham]

Laporan Son Son Syaifullah