Telusur.co.id - | Jakarta | Rapat Kerja Dengar Pendapat (RDP) Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR ) dengan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung alot. Pasalnya banyak anggota komisi III menghujani banyak pertanyaan.

Pimpinan rapat, Benny K Harman meminta penjelasan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT). Pasalnya dalam penanganan OTT mengapa selalu tunggal. Seharusnya dengan jelas tindakan korupsi ada penyuap dan menerima.

“Yang jadi masalah kalau suap menyuap dua pihak, di KPK yang nyuapnya tidak kena yang menerima suap kena atau yang menyuap kena yang menerima tidak kena,” tanya Benny pada pimpinan KPK, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (26/9).

Tak hanya itu ia juga mempertanyakan kewenangan KPK. Karena hasil audit investegasi Badan Pemeriksaan Keuangan (KPK) yang menyatakan adanya kerugian negara. namun ia merasa heran dengan Lembaga Super Body selalu memberikan jawaban selalu berbeda dengan.

Kalau BPK mengeluarkan adanya kerugian negara tapi KPK bilang tidak, kita mau apa?,” sindirnya.

Selain itu anggota komisi III asal fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mempertanyakan bahwa ada beberapa kasus yang menjadi pertanyaannya selama ini.

“Ada beberapa kasus yang belum di tangani dengan tuntas dan KPK berbeda dengan Hasil BPK. Padahal selama ini yang saya tau KPK selalu menindaklanjuti temuan BPK,” herannya.

Sedangkan anggota Komisi III, Arteria Dahlan meminta penjelasan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT). “Mungkin kami bodoh, tapi tidak idiot. Masak OTT pencegahan? Namanya operasi, bukan pencegahan,” cetusnya.

Sebab, ia melihat apa yang dilakukan lembaga anti rasuah terlihat keabisan akal untuk melakukan pencegahan.

“Bagi kami, OTT KPK melihatkan bagaimana KPK kehilangan arah, nggak tahu lagi KPK lakukan fungsi pengawasan,” imbuhnya.| red-06 |