telusur.co.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai, kasus dugaan korupsi dan gagal bayar beberapa perusahaan asuransi seperti Jiwasraya, Bumi Putera, dan Asabri membuka pengetahuan publik bahwa betapa buruknya pengelolaan industri asuransi di Indonesia.

Begitu disampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di gedung PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Jumat (31/1/20).

"Kesalahan penempatan investasi hingga rekayasa saham overprice merupakan satu diantara sekian kedzaliman ekonomi yang tidak boleh terjadi," kata Said Aqil.

PBNU, kata Said Aqil, berharap kasus korupsi dan gagal bayar itu tidak sampai mengarah pada distrust atau ketidakpercayaan masyarakat pada industri asuransi.

Selain itu, Said Aqil memastikan, NU tidak anti konglemerat. Yang diharapkan NU adalah konglomerasi yang sesuai dengan hadist HR Tirmidzi yang menyebutkan bahwa 'Bukan termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang lebih besar di antara kami dan tidak menyayangi yang kecil'.

"Jadilah konglomerat yang menanting ekonomi mikro, kecil dan menengah. Jika kelas menengah terangkat, kelas kecil dan mikro pun harus demikian," ujarnya.

"Ladang penghidupan pedagang bakso, penjual gorengan, dan usaha-usaha mikro dan kecil lainnya harus dilindungi, harus didampingi. Dan inilah Islam, bukan kapitalis, bukan sosialis. Tapi jalan tengah, moderat," tukasnya.[Fhr]