telusur.co.id - Birokrasi yang berbelit-belit dirasakan oleh rakyat dalam menerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM, membuat anggota Komisi VI DPR, Evita Nursanty, mengamuk kepada Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. 

Alasannya, dana bantuan sudah dipotong setengah, dari Rp2,4 Juta pada 2020, kini berkurang menjadi Rp1,2 juta untuk setiap pelaku UMKM, persyaratannya masih saja mempersulit rakyat.

"Udahlah, cuma Rp1,2 juta aja dipersulit. Terus syarat-syarat baru itu di evaluasi deh Pak Menteri (Teten). Yang enggak perlu itu dievaluasi. Kemudian, masalah titik koma nama yang salah, itu dijadikan permaslahan, udah rakyat kecil di persulit lagi Pak Menteri," kritik Evita saat Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menkop dan UKM, BRI, BNI, Jamkrindo, Kamis (1/4/21).

Politikus PDIP ini mengingatkan, menumpuknya permasalahan penerimaan maupun penyaluran BPUM tahun lalu, harus menjadi pedoman perbaikan di 2021 ini. Diharapkan, kesalahan yang sama tidak terulang lagi.

Disisi lain, Evita juga kecewa pada Menteri Teten yang tidak mampu memperjuangkan koperasi sebagai lembaga pengusul penerima BPUM. Yang kini hanya 1 lembaga pengusul yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota, dari sebelumnya 5 lembaga.

"Pak Menteri sebagai Menteri Koperasi dan UKM, bapak harusnya berargumentasi dong sama pemerintah mengenai lembaga penyalur! kewenangan bapak di cabut loh. Koperasi itu dicabut loh sebagai penyalur, enggak usah nerima-nerima aja semuanya Pak, argumentasi dong," tegasnya.

Evita mengaku tidak yakin Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota akan bekerja sesuai harapan. Karena, 5 lembaga saja masih banyak masalah, apalagi hanya 1.

"Memangnya bapak pikir benar kepala dinas (koperasi) dalam bekerja? kita tahulah, yang namanya kepala dinas itu amburadul dalam bekerja. Bapak (Teten) percayakan tunggal kepada mereka untuk menyelenggarakan ini. Yang kemarin aja sudah tidak benar, apalagi sekarang tunggal begini," tukasnya.[Fhr]