telusur.co.id - Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Drs. H. Aminudin menghadiri rapat monitoring dan evaluasi terkait tindak korupsi bersama Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsubgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah Jawa Barat, Tri Budi Rachmanto di Ruang Rapat Kantor Bupati Subang Pada Selasa, (29/09/2020).
Rapat yang dihadiri oleh para kepala dinas dan OPD se-Kabupaten Subang itu membahas evaluasi program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsubgah) Korupsi di Kabupaten Subang.
Adapun program tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.
Secara keseluruhan, sebagian program dari mulai perangkat desa hingga Bapenda sudah mencapai target atau indikator yang telah ditentukan. Namun ada beberapa yang masih belum mencapai target, bahkan masih nol. Menurut penuturan Tri Budi Rachmanto selaku ketua Korsubgah hal tersebut bukan disebabkan oleh tidak berjalannya program melainkan belum ada update data terbaru dari pihak terkait dan kurangnya koordinasi dengan inspektorat.
KPK siap membantu pemerintah Subang semampunya jika terdapat kendala terkait hal-hal yang bersangkutan dengan program Korsubgah ini agar dapat nilai yang maksimal.
KPK juga mengapresiasi sistem-sistem yang kini telah dapat dilakukan secara online oleh pemerintah Kabupaten Subang sehingga mempersempit kemungkinan adanya tindak korupsi.
Sekda Kabupaten Subang Drs. H. Aminudin melihat hal tersebut akan berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada di sisa 3 bulan ini dan melakukan akselerasi agar program-program yang masih belum mencapai target agar segera teratasi dengan baik.
H. Aminudin, juga sebelumnya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada KPK karena telah melakukan evaluasi secara kontinyu untuk mencegah korupsi kolusi dan nepotisme di Kabupaten Subang untuk menuju ke arah yang lebih baik.
Meski Subang masih banyak keterbatasan dalam pertemuan tersebut namun tidak mengurangi esensi dari pentingnya evaluasi terkait pencegahan korupsi.
"Kami harapkan dengan adanya Monitoring Center for Pervention (MCP) ini dapat menutup peluang-peluang terjadinya tindak korupsi," pungkasnya. [ham]
