telusur.co.id - Anggota DPD RI asal Papua Yanes Murib mengungkap persoalan aksi di Papua, yang saat ini semakin meruncing sampai adanya permintaan referendum Papua dari NKRI.
Yanes membantah pernyataan Kapolri Tito Karnavian, yang menyebut ada peran asing atau jaringan internasional dalam kerusuhan di Papua, sehingga ada tuntutan dari masyarakat Papua agar pisah dari NKRI.
“Sejujurnya orang papua tidak diprovokasi atau dipaksa oleh pihak asing manapun atau kelompok manapun agar memisahkan diri dari NKRI,” ucap Yanes kepada telusur.co.id, Senin (2/9/19).
Menurut Yanes, referendum murni dikeluarkan oleh masyarakat Papua. Karena, selain sejarah, dimana waktu Papua bergabung ke indonesia melalui PEPERA dianggap penuh dengan kemalsuan dan pombohongan. Perbedaan ras yang sangat jauh dari ras Melanesia pada umumnya, juga disebut Yanes sebagai alasan masyarakat Papua kembali bergejolak meminta pemisahan diri dari NKRI.
“Suara untuk minta merdeka adalah atas dasar kesadaran orang Papua sendiri yang ingin pisah dari NKRI. Karena, mereka merasakan bahwa secara budaya, ras, suku, dan karakter orang Papua jauh berbeda dengan orang di luar ras Melanesia lain yang sangat jauh perbedaannya,” sebut Yanes.
Lebih lanjut Yanes mengungkapkan, tidak ada yang bisa diperbuat Pemerintah Indonesia saat ini, selain membuka ruang demokrasi untuk rakyat Papua.
Bahkan Yanes menyebut program pembangunan besar-besaran yang dilakukan Presiden Jokowi akan sia-sia.
“Rakyat Papua tidak minta apa-apa. Rakyat Papua hanya menuntut kemerdekaan melalui hak menentukan pendapat sendiri. Rakyat Papua tidak pernah minta Otsus Papua, tidak pernah minta program UP4B, tidak pernah minta bangun jalan Trans-Papua, bandara, dan pelabuhan di Papua. Semua itu keinginan dan kebijakan dari pusat. Karena bagi rakyat Papua bukan itu hasil jawaban dari tuntutan mereka selama ini. Maka gejolak ingin merdeka itu akan terus dilanjutkan sampai kapanpun,” papar Yanes.
Ia pun berharap, pemerintah bisa mendengarkan permasalahan utama dari Papua dan menyelesaikan masalah dengan benar, bukan dengan menangkap pelaku dengan senjata, yang hanya akan menambah catatan pelanggaran HAM yang dilakukan TNI/ Polri kepada masyarakat Papua.
“Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah pusat untuk meredam isu Papua dan demonstrasi Papua itu sama saja menghilangkan asapnya tapi apinya tidak padam, akan tetap menyala, suatu saat asap menggumpal lagi seperti gunung merapi,” ungkapnya.
Menurutnys, sebagai negara yang menganut nilai-nilai demokrasi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemerintah Indonesia harus membuka diri kepada rayat Papua, apa keinginan mereka.
"Itu solusi yang tepat bagi Pemerintah Indonesia..Karena kalau tidak, hanya menguras tenaga dan biaya, namun belum bisa berhasil mengubah hati orang Papua. Karena hati orang Papua adalah ingin merdeka dan bukan minta pembangunan atau uang yang banyak,” kata Yanes.
Diketahui, sejumlah aksi unjuk rasa terjadi di Papua dan Papua Barat sejak pertengahan Agustus lalu. Bahkan beberapa aksi tersebut berujung kerusuhan.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkap adanya keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang timbul di beberapa wilayah Papua, beberapa waktu terakhir.
Berdasarkan informasi dari intelijen, Tito menyebut kelompok yang berupaya melakukan kerusuhan memiliki hubungan dengan pihak asing atau jaringan internasional.
Hal itu diungkapkan Tito, setelah adanya demonstrasi di kabupaten Deiyai yang menuntut referendum. [Fhr]
